PKS Desak Pemerintah Terbuka Soal Keuntungan dari Hilirisasi Nikel
Tambang nikel (net) --
JAKARTA, FIN.CO.ID- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mendesak pemerintah terbuka menyampaikan besarnya keuntungan atau penerimaan negara dari nilai ekspor komoditas nikel hasil hilirisasi yang diklaim sebesar Rp360 Triliun.
Menurut anggota Fraski PKS DPR RI, Mulyanto mengatakan, keterbukaan itu penting agar masyarakat tidak salah tafsir. Jangan sampai data tersebut terkesan hanya sebagai glorifikasi yang ternyata kosong.
“Pemerintah mesti transparan dan dapat menjelaskan besarnya penerimaan negara dari hilirisasi komoditas nikel tersebut. Kita perlu tahu sebenarnya berapa besar penerimaan negaranya. Jangan-jangan malah pemerintah nombok”, ujarnya Jumat 21 Oktober 2022.
Mulyanto menilai, selama ini industri smelter bebas dari pajak ekspor atau bea keluar.
Dia menjelaskan, penerapan pajak ekspor produk hilirisasi nikel setengah jadi seperti fero nikel dan nikel pig iron (NPI), baru akan berlaku pada tahun 2022.
Itu pun masih sebatas rencana. Padahal Sekarang sudah menjelang akhir tahun, namun belum ada tanda-tanda implementasinya.
BACA JUGA:Mardani Ali Sera Kenang PKS Dukung Mati-matian Anies Baswedan Jadi Gubernur DKI Jakarta
BACA JUGA:Hirilisasi dan Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Dinilai Berikan Nilai Tambah untuk Produk Nikel
“Selain itu mereka juga mendapat insentif pembebasan pajak atau tax holiday (pph badan) selama 25 tahun. Tidak pula membayar pajak pertambahan nilai (ppn). Karena tidak menambang sendiri dan hanya membeli ore dari penambang, maka industri smelter praktis tidak membayar royalti tambang sepeserpun,” kata Mulyanto.
“Pekerja yang didatangkan dari luar negeri ditengarai tidak menggunakan visa pekerja, melainkan berstatus turis. Hal ini kembali menggerus penerimaan negara. Jangan-jangan dengan fasilitas insentif fiskal dan non-fiskal yang super mewah tersebut, kas keuangan negara malah rugi,” urai Mulyanto.
Karena itu PKS mendesak Pemerintah melakukan evaluasi komprehensif program hilirisasi nikel ini sebelum berlanjut pada hilirisasi tambang lainnya seperti timah dan bauksit.
“Harus clear dahulu road map tahapan industri dan produk hilirisasinya, sehingga diharapkan benar-benar tumbuh industri dengan nilai tambah tinggi dan dengan multiflier effect yang besar bagi masyarakat. Jangan sekedar hilirisasi yang menjadi subordinat proses industrialisasi di Cina, yang mengeskpor produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah,” tandas Mulyanto.
BACA JUGA:Dukung Hilirisasi Industri Nikel, Kemenperin Siap Cetak SDM Unggul
BACA JUGA:Sungai Pongkeru Tercemar Limbah Nikel
.jpeg)
Sumber:
