News

Wanda Hamidah Beberkan Kronologi Pengosongan Rumahnya: Ini Bentuk Abuse Of Power Pemprov DKI ke Warga

Eks anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah beberkan kronolgi pengosongan rumahnya dengan bilang ini bentuk abuse of power Pemprov DKI ke warga.

Wanda Hamidah Beberkan Kronologi Pengosongan Rumahnya: Ini Bentuk Abuse Of Power Pemprov DKI ke Warga
Artis dan politikus Wanda Hamidah.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Eks anggota DPRD DKI Jakarta (2009-2014) Wanda Hamidah beberkan kronolgi pengosongan rumahnya dengan bilang ini bentuk abuse of power Pemprov DKI ke warga.

Sebagaimana diketahui bahwa rumah Wanda Hamidah digeruduk Satpol PP dan pihak-pihak terkait dari Pemkot Jakarta Pusat dan Pemprov DKI Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022.

Pihak-pihak tersebut meminta keluarga Wanda Hamidah untuk keluar dari rumah tersebut beserta mengosongkan barang-barang.

Hal tersebut pertama kali terungkap lewat video yang diunggahan oleh Wanda Hamidah melalui akun media sosial Instagram pribadinya.

BACA JUGA:Husin Shihab Beri Respons Menohok Tahu Rumah Wanda Hamidah Disatroni Satpol PP

Bahkan Wanda Hamidah turut membeberkan kronologi jelasnya terkait peristiwa pengosongan rumah secara paksa ini.

Hal tersebut disampaikan melalui keterangan pers yang diunggah pada akun media sosial Instagram pribadinya.

Model kenamaan Indonesia ini mengatakan bahwa Bapak Hamid Husen, SH., merupakan Ahli Waris dari Almarhum Idrus Abubakar yang wafat pada Bulan Mei tahun 2012.

"Almarhum Idrus Abubakar telah menempati rumah di Jalan Citandui No. 2, Cikini, Jakarta Pusat sejak tahun 1962, yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak Hamid Husen, SH., hingga sekarang," beber Wanda.

BACA JUGA:Wagub DKI Riza Patria Angkat Suara soal Penggusuran Rumah Wanda Hamidah

Wanda Hamidah menilai Wali Kota Jakarta Pusat cq Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memberikan Surat Peringatan kepada Bapak Hamid Husen, SH berturut-turut pada tanggal 22 September 2022, 30 September 2022, dan 7 Oktober.

"Pada pokoknya memerintahkan Bapak Hamid Husein, SH., untuk melakukan pengosongan rumah yang ditempati di JI. Ciasem No. 1A belakang ( JI. Ciasem No. 2) dan KI. Ciasem No. 2 (JI. Citandui), Kelurahan amatan Menteng, Kota Jakarta Pusat dengan dasar adanya tanah tersebut dimiliki oleh Sdr. KPH. Japto S Soerjasoemarno SH., sebagaimana Sertifikat HGB No. 1000\Cikini dan Sertifikat HGB No 1001\Cikini," ucap Wanda.

Kemudian, Wanda Hamidah melanjutkan, terhadap peringatan tersebut, Hamid Husen, SH., telah menyampaikan keberatan secara patut pada tanggal 6 Oktober dan 7 Oktober.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WH (@wanda_hamidah)

"Namun alih-alih mendengarkan keberatan tersebut, Wali Kota Jakarta Pusat cq Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta justru menerbitkan peringatan terakhir kepada Bapak Hamid Husen, SH., pada tanggal 10 Oktober untuk melakukan pengosongan rumah dalam waktu 1x24 (dua puluh empat) jam," imbuh Wanda.

BACA JUGA:Heboh Rumah Wanda Hamidah Digusur, Ernest Prakasa: yang Kuat ya Mbak

Lalu Hamid Husen, SH., pada pokoknya telah menyampaikan keberatan, oleh karena fakta-fakta, antara lain sebagai berikut:

a. Bawah alamat rumah Bapak Hamid Husen, SH., berada di Jalan Citandui No. 2, Cikini, Jakarta Pusat bukan di JI. Ciasem No. 1A belakang (JI. Ciasem No. 2) dan KI. Ciasem No. 2 (JI. Citandui), Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ada pun alamat yang tertera pada Sertifikat HGB No. 1000\Cikini dan Sertifikat HGB No 1001\Cikini adalah di Jalan Ciasem.

b. Bahwa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar hukum bagi Bapak Hamid Husen, SH., selaku ahli waris dari Almarhum Idrus Abubakar untuk membuktikan dan mempertahankan haknya atas bangunan yang beralamat di Jalan Citandui No. 2, Cikini, terhadap Sertifikat HGB No. 1000\Cikini dan Sertifikat HGB No. 1001\Cikini, yaitu:

i. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Putusan Nomor: 096/G/1992/Pr/PTUN.Jkt, tanggal 20 Oktober Putusan Nomor: 044/G/1992/Pr/PTUN.JKT, PTUN.JKT, tanggal 2 September 1992, yang salah satu amarnya adalah "Batal surat perintah pengosongan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Nomor: 023/1.711.9, tentang Pengosongan Perumahan yang terletak di atas persil Hak Guna Bangunan No. 122 dan No. 123, tanggal 1 September 1977 di Jalan Citandui/Ciasem, Jakarta Pusat tertanggal 27 Januari 1992".

ii. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 395/Pat.G/2013/PN.JKT.PST, yang salah satu amarnya adalah "Menyatakan Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak dari Tergugat I/Ny. Lam Soe Kim kepada Tergugat II/Tuan Faisal Ahmad yang dilakukan di hadapan Tergugat II, i.c. Imas Fatimah, SH, Notaris dan PPAT di Jakarta dengan Nomor Akta No. 121, tertanggal 28 September 1990 beserta turunannya, tidak sah dan cacat hukum".

BACA JUGA:Wanda Hamidah Kutuk Anies Usai Rumahnya Digeruduk Satpol PP: Anda Gubernur Zalim

Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober anak Hamid Husen, SH., telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Wali Kota Jakarta Pusat.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WH (@wanda_hamidah)

Akan tetapi pada tanggal 13 Oktober 2022, Wali Kota Jakarta Pusat cq Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap melakukan pengosongan secara paksa terhadap rumah Hamid Husen, SH., yang beralamat di Jalan Citandui No. 2, Cikini, Jakarta Pusat, tanpa adanya suatu putusan pengadilan, meskipun permasalahan ini bertendensi di ranah privat atau keperdataan dan bukan publik.

Atas tindakan tersebut Wanda Wamidah menuturkan bahwa tindakan eksekutif seharusnya menjadi kewenangan pengadilan cq Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui suatu penetapan pengadilan.

"Namun tidak ada penetapan dari pengadilan terhadap pengosongan ini, padahal faktanya ada putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan Bapak Hamid Husen, SH., dan keluarga sejak tahun 1962," beber Wanda.

BACA JUGA:Guntur Romli Soroti Rumah Wanda Hamidah Bakal Digusur Pemprov DKI: Luar Biasa Zalimnya

Pihaknya juga mengecam keras tindakan Wali Kota Jakarta Pusat cq Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku badan eksekutif yang melakukan pengosongan secara paksa terhadap Bapak Hamid Husen, SH., tanpa melalui kewenangan yudikatif yang didasarkan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam ranah privat.

"Ini sebagai suatu bentuk abuse of power dan kesewenang-wenangan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap warganya," tegas Wanda.

Wanita berusia 45 tahun ini menyatakan tidak menerima dan menolak tegas pengosongan yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022 sebagai bentuk pemaksaan.

"Kami akan melakukan perlawanan dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya dalam upaya hukum terhadap Wali Kota Jakarta Pusat cq Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan seluruh pihak-pinak terkait yang mengambil keputusan atau mengajukan permohonan atas hal ini baik secara pidana, perdata dan tata usaha negara," pungkas Wanda.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WH (@wanda_hamidah)

 

Berita Terkait