Permintaan Pemeriksaan Lukas Enembe di Tempat Terbuka Dinilai Salah, Johanes Sebut Tak Ada Dalam Aturan Adat
Gelar Kepala Suku Besar Lukas Enembe Dipersoalkan
JAKARTA, FIN.CO.ID - Gelar kepala Suku Besar di tanah Papua yang disandang Gubernur Papua Lukas Enembe dipersoalkan.
Pasalnya, pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala Suku Besar Papua bermuatan agenda kepentingan politiknya.
Demikian ditegaskan Ketua Dewan Adat Suku Yewena Yosu Johanes Jonas Mentanaway dalam keterangan tertulis, Kamis (13/10/2022).
Baca Juga
BACA JUGA: Apes Banget, Mobil yang Dikendarai Emak-emak Nyemplung ke Kali Harapan Indah Bekasi, Ini Penyebabnya
Bahkan, Johanes tidak mengakui Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai kepala Suku Besar di tanah Papua.
Di tanah Papua, kata JOhanes, masing-masing suku mempunyai kepala suku.
Beberapa suku dapat duduk bersama dan menunjuk satu orang yang dianggap punya kekuatan, berpengaruh dan kaya untuk diangkat menjadi kepala suku.
Namun, untuk penunjukan Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua, pihaknya tidak mengakui.
BACA JUGA:Rizky Billar Beri Pernyataan Mengejutkan Sebelum di Bawa Polisi: Istri Saya Mau Cabut Laporan
“Kami melihatnya sebagai agenda kepentingan politik dalam isu tersebut," ungkap lulusan antropolog Universitas Cendrawasih (Uncen), Papua itu.
Johanes menilai, isu Enembe jadi Kepala Suku Besar Papua bergulir sebagai upaya menghindar dari hukum.
Kini, Enembe sedang menyandang status tersangka di KPK dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar.
Dia berharap, Enembe taat terhadap hukum dan segera memenuhi panggilan KPK.
BACA JUGA:Gibran Rakabuming Unggul di Pilkada Jateng 2024, Menurut Survei Charta Politika
Baca Juga
"Lukas Enembe harus berjiwa besar dan bertanggung jawab serta tidak mengurung diri dengan perlindungan masyarakat. Karena hal tersebut dapat mengorbankan masyarakat sekitar,” tutur Johanes.
Mengenai permintaan keluarga Enembe yang ingin agar pemeriksaan oleh KPK dilakukan di lapangan terbuka di Jayapura, tegas Johanes, hal itu salah.
Sebab, dalam hukum adat juga tidak ada yang melakukan hal tersebut.
"Dalam aturan adat, pemeriksaan dilakukan di sebuah ruangan peradilan adat," tuturnya.
BACA JUGA:Jadi Korban KDRT, Perempuan di Boyolali Ditemukan Tewas Tergeletak
Terkait masyarakat yang berjaga di kediaman Enembe, dia mengimbau untuk memberikan kesempatan KPK untuk melakukan pemeriksaan.
Baca Juga
“Lebih baik pulang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari daripada berdiam di tempat tersebut," tutup Johanes.
Di sisi lan, Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin mengingatkan Gubernur Papua Lukas Enembe agar bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pemerintah mengharapkan supaya Lukas Enembe itu bisa bekerja kooperatif, bisa bersikap kooperatif dan supaya tidak menimbulkan masalah," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Banjarbaru, Kamis (13/10/2022).
Menurut Ma'ruf, Lukas semestinya memenuhi panggilan KPK untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan korupsi yang disangkakan kepadanya.
Menurut dia, kondisi itu yang membuat Partai Demokrat tak mudah menghubungi Enembe.