Luhut Bilang Kalau Bukan Orang Jawa Tidak Bisa Jadi Presiden: Harus Tahu Diri lah!
Menurutnya, masih banyak cara lain untuk mengabdi kepada negara tanpa harus menjadi presiden.
JAKARTA, FIN.CO.ID- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, orang dari luar pulau Jawa kecil kemungkinan untuk bisa menjadi presiden.
Luhut menyarankan agar tokoh dari luar Jawa agar tidak usah berambisi manjadi Presiden.
Dia mengatakan, tokoh luar Jawa harus tahu diri. Menurutnya, masih banyak cara lain untuk mengabdi kepada negara selain menjadi presiden.
Baca Juga
“Apa harus jadi presiden aja kau bisa mengabdi? Harus tahu diri juga lah, kalau kau bukan orang Jawa. Ini bicara antropologi. Kalau Anda bukan orang Jawa dan pemilihan langsung hari ini, udah lupain deh. Enggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati,” kata Luhut saat beerbincang dengan pengamat politik Rocky Gerung seperti dikutip melalui akun Youtube RGTV Channel, Kamis 22 September 2022.
(BACA JUGA:Hacker Bjorka Bocorkan Data Pribadi Menteri Luhut yang Baru 2 Kali Vaksin, Benarkah?)
(BACA JUGA:Soal Pengurangan Subsidi BBM, Luhut: Agar Ekonomi Indonesia Jadi Lebih Kuat)
Luhut mencontohkan dirinya juga dari luar Jawa dan dia juga minoritas. Jadi tidak berambisi menjadi presiden karena tahu diri.
“Ya termasuk saya. Saya double minoritas. Sudah Batak, Kristen lagi. Jadi saya bilang sudah cukup itu, kita harus tahu,” kata Luhut.
Luhut juga mengatakan bahwa setiap manusia sudah ditakdirkan dengan jabatannya termasuk menjadi presiden. Kata dia itu sudah skenario Tuhan.
"Presiden hanya satu loh. Dan itu menurut saya sudah takdir alam. Tuhan punya mau itu. Good scenario. Jadi kita boleh bersaing dan melakukannya (mencalonkan diri), tapi harus mengenali diri kita dulu. Benar kata Sun Tsu, kenali dirimu, kenali musuhmu, 100 kali kau perang, 100 kali kau menang," katanya.
Pada kesempatana itu, Luhut juga menyinggung Rocky Gerung yang kerap mengkritik pemerintah termasuk kritik dirinya.
(BACA JUGA:Panas! PDI-P Bentuk Dewan Kolonel untuk Puan Maharani Capres, Relawan Ganjar Bentuk Dewan Kopral)
(BACA JUGA:Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel di PDIP untuk Puan Maharani Capres 2024)
“Terus terang saya melihat Anda itu hebat, saya kira kita baru bertemu dua kali. Anda kritik saya banyak, Anda kritik pemerintah juga banyak, kritik presiden juga banyak. It’s oke, this is demokrasi,” ujar Luhut.
Baca Juga
Sekedar diketahui, kursi Presiden sejak kemerdekaan RI 1945 hingga saat ini hampir selalu diduduki oleh para tokoh berdarah Jawa.
Mulai dari Soekarno yang berasal dari Blitar, Soeharto dari Bantul, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jombang, Megawati Soekarnoputri kelahiran Yogyakarta, Susilo Bambang Yudhoyono dari Pacitan, dan Joko Widodo asal Surakarta.
Hanya satu perkecualian adalah BJ Habibie menjadi presdien menggantikan Soeharto yang mundur dari jabatannya pada 1998.
Hingga saat ini, hanya BJ Habibie yang merupakan kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan itu menjadi satu-satunya presiden Indonesia yang bukan beretnis Jawa.
Pada April 2022 lalu, lembaga penelitian kebijakan dan opini publik Populi Center mencoba membuat survei yang berbeda yakni terkait calon presiden dari luar suku Jawa.
Hasilnya, mayoritas masyarakat setuju dengan ide bahwa Presiden Indonesia berasal dari luar suku Jawa.
Baca Juga
“Ketika masyarakat ditanya apakah setuju atau tidak setuju apabila suku yang berasal dari luar Jawa menjadi Presiden Indonesia, masyarakat menjawab setuju sebesar 68,4 persen (sangat setuju sebesar 6,2 persen, setuju sebesar 62,2 persen),” ujar peneliti sekaligus Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, dalam diskusi virtual pada Ahad, 24 April 2022.
Sementara angka yang kurang setuju hanya sebesar 14,6 persen dan tidak setuju sebesar 11 persen dan sebesar 6 persen menjawab tidak tahu/ tidak jawab.
Survei itu digelar pada 21-29 Maret 2022 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 34 Provinsi di Indonesia.
Pemilihan responden dilakukan dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling).
Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara tatap muka muka secara langsung. Populi mengklaim margin of error survei ini kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Melki Laka Lena, yang ikut dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa hasil survei itu menunjukkan kematangan dalam demokrasi penduduk yang semakin baik. Menurut Melki, informasi tersebut patut didengarkan.
“Ada 68 persen yang mengatakan tidak memilih berdasarkan asal dari suku mana, ini menunjukkan bahwa pubik sudah betul-betul tidak lagi berada pada persepsi ataupun perilakukan atau perspektif politik lama,” tutur dia.