Soal Isu Penghapusan Subsidi Listrik, DPR Bilang Begini

Soal Isu Penghapusan Subsidi Listrik, DPR Bilang Begini

Ilustrasi - Petugas PLN memeriksa instalasi listrik di rumah pelanggan.-dok-pln

JAKARTA, FIN.CO.ID -- Soal isu penghapusan subsidi listrik, DPR menhimbau kepada masyarakat agar tidak langsung mempercayainya.

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengatakan, bagi masyarakat yang mendapatkan suatu informasi jangan langsung mempercayainya apalagi dari sumber yang tidak terpercaya.

(BACA JUGA:Digugat Cerai Bupati Purwakarta, Anggota DPR Dedi Mulyadi Respon Begini: Nyi Hyang Makin Lucu)

(BACA JUGA:Giliran Kejari Depok Laporkan Alvin Lim, Ini Tuduhannya)

"Karena tidak semua informasi yang beredar itu benar. Masyarakat hendaknya tidak percaya begitu saja informasi yang didapatkan," kata Intan, di Jakarta, Rabu, 21 September 2022.

Terakhir ini, kata Intan, mencuat isu mengenai rencana penghapusan subsidi listrik 450 VA dan menggantinya dengan 900 VA.

"Saya ingin Pak Menteri menjelaskan secara lugas, jangan sampai ini menjadi kegaduhan baru," ujarnya.

Dia menegaskan saat ini rakyat dalam kondisi yang sulit. Apalagi sebelumnya sudah mengalami langsung dampak dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan terkait kebijakan pangan.

(BACA JUGA:Anggaran Gaji Rp25,74 Triliun Disiapkan untuk PPPK Daerah)

Intan menegaskan Komisi VI DPR tidak pernah membahas mengenai rencana penghapusan subsidi listrik 450 VA. Tetapi Komisi VI mendorong Menteri BUMN melalui perusahaan pelat merah untuk pemerataan listrik hingga ke desa.

"Kami di Komisi VI, dalam rapat-rapat lebih menekankan bagaimana listrik masuk ke pelosok desa. Kemudian mendorong soal UMKM go digital, termasuk mengenai percepatan pasokan (jaringan) listrik," ujarnya pula.

Terkait pertanyaan itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan isu mengenai penghapusan subsidi listrik datangnya bukan dari kementerian yang dipimpinnya.

(BACA JUGA:Tersangka Kasus Bjorka MAH Jalani Wajib Lapor, Polri: di Polres Madiun Aja)

Ditegaskan pula bahwa isu tersebut tidak pernah dibahas dalam forum resmi, seperti rapat kerja dengan DPR.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Sahroni

Tentang Penulis

Sumber: