Puan Maharani Minta Pemerintah Bertindak Atasi Kasus Kebocoran Data

Puan Maharani Minta Pemerintah Bertindak Atasi Kasus Kebocoran Data

Ketua DPR RI Puan Maharani-Devi/Man-Dpr.go.id

JAKARTA, FIN.CO.ID- Ketua DPR RI Puan Maharani merespon kasus kebocoran data yang belakangan ini ramai terjadi di sejumlah Instansi dan lembaga. 

Puan Maharani meminta Pemerintah bertindak mengatasinya dengan mengaudit keamanan siber di seluruh Kementerian.

“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa 13 September 2022.

Puan pun mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjelaskan ke publik terkait peretasan data-data milik kementerian/lembaga. 

(BACA JUGA:Rayakan Ultah di Sidang Paripurna, Puan Maharani Dilaporkan ke MKD )

(BACA JUGA:Marak Kebocoran Data, KPU Pastikan Institusinya Aman)

Ia berharap BSSN dan kementerian/lembaga terkait dapat menghentikan serangan siber yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

“Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” ujarnya.

Puan menyayangkan disrupsi digital yang tidak dibarengi dengan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE). Hal ini, katanya, sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia.

“Seharusnya PSE melakukan pengamanan, termasuk dengan menggunakan enkripsi untuk data pribadi masyarakat. Kebocoran data yang dialami kementerian maupun lembaga negara tentu berdampak besar,” ucapnya.

Kebocoran data pribadi, lanjut Puan, juga dikhawatirkan dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik itu pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan keadaan.

(BACA JUGA:Kata Mardani Ali Sera Terkait Viralnya Dugaan Kebocoran Data: Bisa Jadi Pintu Masuk Kriminalisasi)

(BACA JUGA:Mahfud MD Pastikan Kasus Kebocoran Data Tidak Terkait dengan Rahasia Negara)

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menilai tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Afdal Namakule

Tentang Penulis

Sumber: antara