Marak Kebocoran Data, KPU Pastikan Institusinya Aman
keamanan siber, cyber security | Image oleh oleh Biljana Jovanovic dari Pixabay--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Marak kebocoran data di Tanah Air, KPU RI terus perkuat sistem keamanan siber, guna mencegah kebocoran data penting terkait pemilu.
"Jadi, semua aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu itu kami akan upgrade teknologinya, termasuk juga keamanan," kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta.
Terkait dengan isu keamanan data yang disampaikan Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat, Idam mengapresiasinya.
Menurut dia, hal itu merupakan wujud dari perhatian tinggi terhadap keamanan data, apa lagi ketika bicara data penting pemilu.
"Dan tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu sudah kami antisipasi, karena dalam perkembangan teknologi informasi, potensi-potensi terganggunya keamanan sistem dari sebuah sistem informasi itu harus diantisipasi. Pendekatannya bukan pendekatan reaktif, tapi pendekatan mitigatif," jelasnya seperti dikutip ANTARA.
Sebelum ini, KPU RI telah menegaskan bahwa laman resmi dan aplikasi elektronik milik institusi tersebut aman dari kebocoran data siber, sebagaimana disampaikan pada laman komisi pemilihan umum itu.
"Ini kan pertanyaannya apakah website dan aplikasi KPU bocor atau tidak? Ya kami pastikan aman," kata Idham.
Di tempat lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate akui adanya kebocoan data milik kementerian yang ia pimpin.
Akan tetapi, ia juga menyebutkan bahwa data yang dimiliki oleh peretas Bjorka, sebagaimana ramai diberitakan belakangan ini, adalah jenis data yang terbilang umum.
"Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka,” kata Menkominfo Johnny G Plate di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).
“Tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara, adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update," sambungnya menjelaskan.
Johnny G Plate juga menjelaskan jika pihaknya baru saja melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
