Pinangki Bebas, Husin Shihab: Hukum Di Negeri Ini Betul-betul Diobok-obok Oleh Koruptor
Husin Alwi Shihab bilang bahwa hukum di negeri ini betul-betul diobok-obok oleh koruptor terkait eks Jaksa Pinangki resmi bebas bersyarat.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua Cyber Indonesia sekaligus pegiat media sosial Husin Alwi Shihab bilang bahwa hukum di negeri ini betul-betul diobok-obok oleh koruptor terkait eks Jaksa Pinangki resmi bebas bersyarat.
Husin Shihab menyampaikan opininya pada sebuah kicauan melalui akun media sosial Twitter bernama @HusinShihab.
Ketua Cyber Indonesia itu memang terpantau aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan pendapat pribadinya.
Baca Juga
Kini Husin Shihab turut angkat bicara tentang mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari resmi bebas bersyarat pada Selasa, 6 September 2022.
(BACA JUGA:Komnas Perempuan Sebut Brigadir J Ancam Bunuh Putri Candrawathi Hingga Ferdy Sambo Usai Lakukan Pelecehan)
"Hukum di negeri ini betul-betul diobok-obok oleh koruptor," tegas Husin Shihab, Rabu, 7 September 2022.
"#KitaAntiKoruptor karna koruptor mendegradasi wibawa bangsa ini kepada rakyatnya sendiri," sambungnya.
Lebih lanjut, Husin Shihab mengaku begitu ironis terhadap peristiwa dimana mantan Jaksa Pinangki bisa bebas bersyarat padahal baru dua tahun bui.
"Naif dan ironis hal demikian terus berulang-ulang dilakukan oleh koruptor sejak jaman Soeharto hingga @jokowi," beber Husin Shihab.
(BACA JUGA:Gandeng Dekranas, LPDB Menopang Pelaku Sektor Kriya dan UMKM Disabilitas)
Cuitan Husin Shihab mendulang 11 komentar, 36 retweets, dan 84 likes dari warganet sampai berita ini terbit.
23 Napi Koruptor, Termasuk Pinangki, Bebas!
Sebelumnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DitjenpasKemenkumham) RI memberikan pembebasan bersyarat kepada 23 narapidana koruptor.
Puluhan narapidana koruptor ini mendapat pembebasan bersyarat berdasarkan SY yang diterbitkan Kemenkumham tanggal 6 September 2022.
Baca Juga
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu 7 September 2022.
(BACA JUGA:Ikuti Usul Ridwan Kamil, Dishub Kota Bekasi Ajukan Pengaturan Jam Oprasional Truk ke BPTJ)
"Adapun narapidana tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan SK pembebasan bersyarat-nya langsung dikeluarkan pada 6 September 2022," kata Rika.
Berikut ini daftar 23 napi korupsi yang resmi bebas.
Lapas Kelas II A Tangerang:
• Ratu Atut Choisiyah
Baca Juga
• Desi Aryani Bin Abdul Halim
• Pinangki Sirna Malasari
• Mirawati Binti H. Johan Basri
Lapas Kelas I Sukamiskin:
• Syahrul Raja Sampurnajaya
• Setyabudi Tejocahyono
• Sugiharto Bin Isran Tirto Atmojo
• Andri Tristianto Sutrisna
• Budi Susanto Bin Lo Tio Song
• Danis Hatmaji Bin Budianto
• Patrialis Akbar Bin Ali Akbar
• Edy Nasution l
• Irvan Rivano Muchtar
• Ojang Sohandi Bin Ukna Sopandi
• Tubagus Cepy Septhiady
• Zumi Zola Zulkifli
• Andi Taufan Tiro Bin Andi Badarudin
• Arif Budiraharja Bin Suwarja Herdiana
• Supendi Bin Rasdin
• Suryadharma Ali Bin. HM Ali Said
• Tubagus Chaeri Wardana Chasan
• Anang Sugiana Sudihardjo
• Amir Mirza Hutagalung
(BACA JUGA:Eks Napi Koruptor Dilarang Nyaleg, Eks Napi Teroris Gimana?)
Selama periode September 2022 Ditjenpas Kemenkumham sudah memberikan hak bersyarat berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas kepada 1.368 narapidana untuk semua kasus tindak pidana dari seluruh Indonesia.
Secara umum sepanjang tahun 2022 sampai September Ditjenpas Kemenkumham telah menerbitkan 58.054 SK pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana untuk semua kasus tindak pidana di Tanah Air.
"23 di antaranya adalah narapidana Tipikor yang sudah dikeluarkan," ujar Rika.
Ia mengatakan dasar pemberian hak bersyarat narapidana berupa pembebasan bersyarat mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
(BACA JUGA:Larangan Mantan Napi Koruptor untuk Nyaleg Patut Diapresiasi)
Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
Selain memenuhi syarat tertentu sebagaimana dimaksud Ayat (2) narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dan huruf f, juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan.
(BACA JUGA:Diperiksa Soal Formula E, Ferdinand Harap KPK Jadikan Anies Tersangka)
Terakhir, kata Rika, semua narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif dapat diberikan hak pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.
"Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non-diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan," ujar Rika.
Hukum di negeri ini betul-betul diobok-obok oleh koruptor. #KitaAntiKoruptor karna koruptor mendegradasi wibawa bangsa ini kepada rakyatnya sendiri. Naif dan ironis hal demikian terus berulang-ulang dilakukan oleh koruptor sejak jaman Soeharto hingga @jokowi pic.twitter.com/27Q1wHXTHG
— Husin Shahab, S.H. (@HusinShihab) September 7, 2022