Pengelola PadiPadi di Kabupaten Tangerang Dinilai Kurang Kooperatif dalam Urusan Pajak
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang Fahmi Faisuri
TANGERANG, FIN.CO.ID - Pihak pengelola wisata sawah PadiPadi Picnic di Desa Kramat, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dianggap tak kooperatif terkait pajak kepada pemerintah daerah setempat.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang Fahmi Faisuri, Senin 5 September 2022.
(BACA JUGA:Aneh Tapi Nyata, Harga Revvo 89 di SPBU Vivo Kota Bekasi Awalnya Mati, Eh Pas Nyala Tiba-tiba Berubah Harga)
Baca Juga
Bahkan menurut Fahmi, pihak pengelola dinilai arogan dengan melakukan pengusiran kepada petugas pajak, saat pihaknya mendatangi lokasi rumah makan itu pada Desember 2022 lalu.
"Mereka kurang kooperatif dan baru tahun ini menjadi wajib pajak restoran sejak awal pendirian perusahaan," ujarnya
"Sikap kurang kooperatif ini ditunjukkan saat petugas kami datang di Desember 2021 yang oleh pengelola ditolak masuk saat hendak imbauan kewajiban pajak daerah," sambungnya.
Dia mengungkapkan, PadiPadi hanya mendaftarkan wajib pajak restoran kepada pemerintah daerah.
(BACA JUGA:Soal Kenaikan Tarif Transportasi Umum, Menhub: Kami Sampaikan Segera)
Kata dia, perusahaan baru mau menjadi wajib pajak (WP) setelah dilakukan surat peringatan pertama dari pemerintah daerah.
"Kita juga tidak tahu alasan mereka menolak petugas kami masuk untuk imbauan. Setelah kita terbitkan surat peringatan baru mereka mau sebagai wajib pajak restoran," jelasnya.
Menurutnya, pengusaha PadiPadi belum menunjukkan sikap kooperatif terhadap pemerintah daerah.
Pasalnya, ada uang pajak restoran hingga parkir dari masyarakat yang dititipkan ke perusahaan. Hal ini wajib dilaporkan dan disetorkan kepada pemerintah daerah.
(BACA JUGA:Pembangunan Flyover Patih Galung di Kota Prabumulih Ditargetkan Rampung Lebih Cepat)
"Pajak daerah itu untuk pembangunan infrastruktur hingga pelayanan kepada masyarakat. Kami juga tidak tahu apa maksud dari pihak PadiPadi yang kurang kooperatif. Kalau setoran sebagai wajib pajak restoran tahun ini sekira Rp79 juta," pungkasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan sembilan orang tersangka pelaku perusakan portal yang dipasang oleh pihak Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, di area persawahan yang dijadikan tempat usaha rumah makan.
Portal yang berada di pinggir Jalan Raya Pakuhaji, Keramat, Kabupaten Tangerang tersebut dirusak oleh sembilan orang tersebut pada 28 Agustus 2022 lalu.
(BACA JUGA:Polda Metro dan Kodam Jaya Gelar Rapat Bersama, Bahas Soal Rencana Kenaikan BBM)
Kesembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut yakni BTK, HH, AWS, AGS, SRY, BH, WYD, BY, dan UD.
"Pengerusakan portal tersebut dilaporkan oleh petugas trantib Kecamatan Pakuhaji," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Jumat 1 September 2022.
Dikatakan Zain, laporan pengerusakan portal tersebut dilakukan oleh pihak Kecamatan Pakuhaji pada Selasa, 29 Agustus 2022 lalu dengan nomor LP/B/500/III/2022/SPKT/Restro Tangerang Kota.
Baca Juga
Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan, polisi akhirnya menetapkan sembilan orang tersangka sebagai pelaku pengerusakan dengan mengantongi dua alat bukti.
(BACA JUGA:Berkas Perkara Sambo Cs Dikembalikan Kejagung ke Bareskrim Polri )
"Tujuh dari sembilan tersangka, merupakan karyawan dan pemilik sebuah rumah makan PadiPadi. Sementara dua lainnya adalah warga yang diajak melakukan perusakan," terangnya
Zain menambahkan, para tersangka akan dijerat dengan pasal 170 KUHP dan atau 406 Jo Pasal 55 KUHP.
"Sekarang kami fokus kepada perusakan secara bersama-sama terhadap barang yang dilaporkan," tukasnya.
Sementara, Camat Pakuhaji Asmawi saat dikonfirmasi membenarkan adanya pelaporan terhadap 9 orang yang diduga melakukan pengerusakan portal tersebut.
(BACA JUGA:Mutilasi 4 Warga Papua, 6 Oknum TNI AD Diancam Hukuman Mati )
Dia menjelaskan, bahwa portal tersebut didirikan dalam rangka menegakkan peraturan daerah (Perda) tentang izin pendirian bangunan.
Pasalnya, pemilik rumah makan PadiPadi belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga pihak kecamatan meminta pihak rumah makan untuk berhenti beroperasi sementara dengan memasang portal.
"Benar ada pelaporan itu (pengerusakan portal), portal dipasang karena rumah makan ini tidak memiliki izin," jelasnya.
Sebelum dilakukan pemasangan portal petugas Satpol PP sudah memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada pemilik rumah makan PadiPadi untuk mengurus izinnya.
(BACA JUGA:Komnas HAM Sebut Kasus Brigadir J Ada 4 Pelanggaran HAM, Apa Saja?)
Akan tetapi, tiga kali diberikan teguran tak ada satupun yang digubris oleh pemilik rumah makan yang juga menjadi area wisata persawahan tersebut.
"Kita lakukan sesuai prosedur dan secara normatif apabila ada usaha yang tidak berizin kita berikan peringatan jika tidak digubris kita panggil jadi tidak serta merta langsung dipasangi portal," tandasnya. (Rikhi Ferdian)