Namanya Disebut Bakal Gantikan Panglima TNI Andika Perkasa, Begini Tanggapan KSAL Yudo Margono
KSAL Laksmana TNI Yudo Margono.-(ANTARA PHOTO/M Risyal Hidayat/foc./rn)-
JAKARTA, FIN.CO.ID - Nama Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono disebut-sebut menjadi calon terkuat mengingsi jabatan Panglima TNI.
Diketahui Jabatan Panglima TNI yang diemban Jenderal Andika Perkasa akan berakhir pada November 2022.
Nama Laksamana Yudo Margono diperbincangkan sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa.
(BACA JUGA:Jual Beli Senjata oleh Aparat di Papua Fenomena Berulang, Langkah Ini Harus Dilakukan KSAD dan Panglima TNI)
(BACA JUGA:Sebelum Kasus Mutilasi Papua, Warning Panglima TNI: Tak Ada Keringanan Hukuman bagi Prajurit Pelanggar Hukum)
(BACA JUGA:KSAL: Kita Setuju Beli Dua Kapal Selam Scorpene)
Laksamana Yudo Margono berpotensi kuat menjadi Panglima TNI mengingat masa tugasnya masih tersisa setahun lebih atau hingga November 2023.
Bahkan pada 2021 lalu, Laksamana Yudo menjadi salah satu kandidat Panglima TNI yang bersaing dengan Andika pada November 2021 lalu.
Tetapi, kala itu Presiden Joko Widodo memilih Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.
(BACA JUGA:Mantan KSAL Ini Sayangkan Ada Capres yang Sebut TNI Lemah)
(BACA JUGA:KSAL: Jenderal Andika Perkasa Senior Saya, TNI AL Loyal pada Presiden dan Panglima TNI yang Baru)
Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai KSAL Laksamana TNI Yudo Margono masih berpeluang menjadi panglima TNI selama dirinya belum pensiun.
"Selama belum memasuki masa pensiun, maka peluang Laksamana TNI Yudo Margono untuk menjadi panglima TNI masih terbuka, karena jabatan tersebut harus diisi oleh kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif," katanya dikutip Jumat, 2 September 2022.
Selain itu, peluang bagi Yudo untuk menjadi panglima TNI juga terbuka karena mengacu pada penunjukan Jenderal TNI Andika, tambahnya, Presiden Joko Widodo tidak menetapkan syarat usia dan masa aktif sebagai pertimbangan utama. Sehingga, pola itu masih mungkin diterapkan pada saat penggantian Panglima TNI pada 2023, katanya.
Sumber:
