CIDE Apresiasi Langkah Cepat Panglima TNI dan KSAD Tangani Kasus Mutilasi di Mimika
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa--Instagram/@tni_angkatan_darat
JAKARTA, FIN.CO.ID- Langkah cepat penglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman dalam menangani kasus mutilasi warga Mimika -Papua, yang melibatkan 6 oknum anggota TNI, mendapat apresiasi dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE).
"Langkah cepat penanganan kasus ini oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tentunya patut mendapat apresiasi," kata Kepala CIDE Anton Aliabbas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat 2 September 2022.
TNI AD telah menetapkan enam oknum prajuritnya sebagai tersangka dugaan kasus mutilasi terhadap empat warga sipil di Mimika, yang diduga terkait motif penjualan senjata api kepada warga sipil. Meskipun begitu, Anton menilai penanganan terhadap kasus mutilasi tersebut tidak cukup bersifat kasuistis atau berlaku pada kasus-kasus tertentu.
Berdasarkan laporan riset Aliansi Demokrasi Untuk Papua yang dilansir Juli 2022, katanya, tampak jelas ada keterlibatan aparat keamanan dalam jejak jual beli senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
(BACA JUGA:Ngeri! 4 Jasad Korban Mutilasi Warga Mimika Ditemukan Tanpa Kepala dan kaki)
(BACA JUGA:Terkuak Motif 6 Anggota TNI Mutilasi Warga Mimika Papua)
Dengan demikian, menurutnya, jika merujuk pada laporan tersebut, maka akan terlihat kecenderungan bahwa kasus jual beli senjata api dan amunisi ilegal merupakan suatu fenomena yang terus berulang.
"Artinya, pendekatan yang dilakukan masih belum efektif untuk mencegah insiden terjadi kembali serta tidak ada efek jera yang dihasilkan dari langkah yang telah diambil," jelasnya.
Oleh karena itu, dia menilai kasus mutilasi seperti itu seharusnya menjadi momentum bagi TNI AD untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh serta menguatkan pengawasan terhadap personel dan persenjataan militer, termasuk mempertimbangkan ide penerapan pertanggungjawaban komando.
(BACA JUGA:TPNB-OPM Kecam 6 Oknum TNI yang Mutilasi 4 Warga Mimika: Akan Membalas Dengan Cara yang Sama )
(BACA JUGA:TPNB-OPM Kecam 6 Oknum TNI yang Mutilasi 4 Warga Mimika: Akan Membalas Dengan Cara yang Sama )
Dia menilai temuan dalam penyelidikan dengan menerapkan pertanggungjawaban komando akan membantu pimpinan TNI menyempurnakan mekanisme pengawasan prajurit dan penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Papua.
"Sekali pun kasus ini sifatnya personal, kasus pembunuhan yang didasari modus penjualan senjata kepada warga sipil di daerah konflik tetap tidak dapat dianggap sepele; terlebih tindak pidana ini melibatkan personel satuan tempur organik," ujar Anton.
Upaya serius, nyata, dan sungguh-sungguh dari pimpinan TNI dalam menindaklanjuti kasus mutilasi itu akan berkontribusi dalam memitigasi ekses atau dampak berlebihan dari insiden di Papua tersebut.
.jpeg)
Sumber:
