Komnas HAM Sebut Kasus Brigadir J Ada 4 Pelanggaran HAM, Apa Saja?
Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baru baru ini menyampaikan analisis laporan hasil penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baru baru ini menyampaikan analisis laporan hasil penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Hasil penyelidikan kasus Brigadir J, disampaikan langsung oleh Komsioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat konfrensi pers pada Kamis, 1 September 2022.
Berdasarkan analisas Komnas HAM, Beka Ulung mengukapkan terdapat pelanggaran HAM dalam kasus Brigadir J.
Baca Juga
Beka Ulung Hapsara mengukapkan ada 4 pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.
(BACA JUGA:Kasus Brigadir J, Komnas HAM Sebut Extra Judicial Killing, Ini Maksudnya)
1. Terdapat pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin pada pasal 9 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999. Faktnya terdapat pembunuhan Brigadir J yang terjadi pada jumat 8 Juli 2022, di rumah dinas mantan Kadiv Propam.
2. Pelanggaran Hak untuk memperoleh keadilan yang dimana Brigadir J ditembak mati tanpa proses hukum lantaran diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri Ferdy Sambo yakni, Putri Candrawathi.
Selain itu hak untuk memperoleh keadilan yang dijamin dalam pasal 17 UU nomor 39 tahun 1999. Brigadir yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap Saudari PC.
"Brigadir J telah dieksekusi tanpa melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan seterusnya," ucap Beka Ulung.
(BACA JUGA:Hasil Penyelidikan Komnas HAM Kasus Brigadir J Sungguh Mengejutkan, Ternyata Ada Dugaan Pelecehan Seksual )
"Harusnya ketika (ada) dugaan (tindak kejahatan) apa pun harus ada proses hukum awal tidak langsung kemudian dieksekusi," tambahnya.
3. Pelanggaran HAM obstructio of justice yang dibuktikan degan adanya perusakan barang bukti hingga mengaburkan peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam kasus tersebut.
“Tindakan dimaksud antara lain, sengaja menyembunyikan atau melenyapkan barang bukti saat sebelum atau sesuai proses hukum. Yang kedua sengaja melakukan pengaburan fakta peristiwa, tindakan obstruction of justice tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan akses keadilan, dan kesamaan di hadapan hukum, yang merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam hukum nasional maupun internasional,” jelasnya.
4. Pelanggaran dalam kasus tersebut yakni pelanggaran hak untuk mendapat perlindungan dari tekanan, yakni anak Ferdy Sambo dan istrinya.
Baca Juga
(BACA JUGA:Komnas HAM Sampaikan Rekomendasi Temuannya di Kasus Brigadir J, Salah Satunya Soal Penganiayaan)
“Yang keempat ada hak anak, hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental dijamin Pasal 52 dan 58 UU Nomor 39 Tahun '99 tentang HAM dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” bebernya.
“Akibat peristiwa kematian Brigadir J terhadap hak anak, khususnya mendapat perlindungan dari kekerasan psikis maupun mental dari anak-anak eks Kadiv Propam Polri FS dan juga Saudari PC,” imbuhnya.
“Kita mendapat keterangan bahwa anak-anak FS dan PC mendapat perundungan, ancaman cyber bullying yang kemudian menyerang di akun sosial media yang bersangkutan, tentu saja ini harus menjadi concern bersama supaya anak itu tumbuh kembang dengan baik,” tandasnya.
Komnas HAM
Komnas HAM memberikan laporan hasil temuan penyelidikan kasus Brigadir J ke Tim Khusus (Timsus) Polri.
Baca Juga
(BACA JUGA:Husin Shihab Beri Tanggapan Mengejutkan Tahu Komnas HAM Sebut Pembunuhan Brigadir J Bukan Pelanggaran HAM)
Sejumlah rekomendasi disampaikan Komnas HAM terkait laporan hasil temuan dalam proses penyelidikan kasus penembakan Brigadir j.
Dijelaskan Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, terdapat tiga rekomendasi yang diberikan Komnas HAM berdasarkan temuan hasil penyelidikan di kasus Brigadir J.
Rekomendasi pertama dari Komnas HAM yakni pembunuhan, dimana hal tersebut merupakan kasus yang sedang diusut bersama.
“(Rekomendasi) yang peryama terhadap kasus itu sendiri, kasus pembunuhan. Kalau di kepolisian dinamakan dengan Pasal 340 (Pembunuhan berencana). Kalau di Komnas HAM, extra judicial killing. Sebenarnya sama, tetapi di kepolisian sudah dikenakan pasal,” ujar Komjen Agung dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Kamis, 1 September 2022.
(BACA JUGA:Husin Shihab Beri Tanggapan Mengejutkan Tahu Komnas HAM Sebut Pembunuhan Brigadir J Bukan Pelanggaran HAM)
Rekomendasi kedua dari Komnas HAM dalam kasus tersebut yakni kesimpulan tidak adanya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan.
“Yang kedua rekomendasi dari Komnas HAM menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan atau penganiayaan,” paparnya.
Sementara rekomendasi yang ketiga yakni adanya kejahatan tindak pidana obstruction of justice dalam kasus Brigadir J.
“Yang ketiga, dari rangkaian pembunuhan tersebut yakni adanya kejahatan atau tindak pidana obstruction of justice,” jelasnya.
(BACA JUGA:Kasus Brigadir J, Komnas HAM Beberkan Percakapan di HP antara Komandan dan Anak Buah, Ini Isinya)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengakhiri tugas penyelidikan dan pemantauan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J usai menyerahkan rekomendasi ke Tim Khusus (Timsus) Polri.
"Saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa tugas Komnas HAM dalam hal pemantauan dan penyelidikan kami akhiri," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Kamis 1 September 2022.
Meskipun telah mengakhiri tugas penyelidikan dan pemantauan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, lembaga tersebut masih memiliki tugas lain, yakni melakukan pengawasan dalam proses selanjutnya sampai dengan persidangan.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan rekomendasi hasil penyelidikannya terkait kasus Brigadir J.
(BACA JUGA:Hasil Penyelidikan Komnas HAM Kasus Brigadir J Sungguh Mengejutkan, Ternyata Ada Dugaan Pelecehan Seksual )
Dalam rekomendasi yang sampaikan Komnas HAM pada Tim Khusus (Timsus) Polri, salah satunya adalah adanya dugaan kuat kasus pelecehan seksual yang menimpa Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo.
Hal tersebut diungkapkan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat membacakan poin-poin kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM kasus penembakan Brigadir J ke timsus Polri.
Kasus penembakan Brigadir J terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 di Rumah Dinas eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Dijelaskannya, berdasarkan hasil autopsi pertama maupun kedua ditemukan sejumlah fakta bahwa tidak ada penyiksaan atau penganiayaan terhadap almarhum Brigadir J.
(BACA JUGA:Komnas HAM Ungkap Brigadir J Dapat Ancaman Sehari Sebelum Dieksekusi: Kalau Nekat Naik Ke Atas Akan Dibunuh!)
Pada tubuh Brigadir J hanya ditemukan luka tembak yang menyebabkan kematian.
"Tadi juga sudah disampaikan penyebab kematian dua luka tembak yang satu di dada dan satu lagi di kepala," ucapnya di Komnas HAM, Kamis, 1 September 2022.
Selain itu, berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, Beka juga menyebutkan adanya dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Candrawathi di Magelang pada 7 Juli 2022.
(BACA JUGA: PAN dan PPP di Ujung Tanduk, Terancam Tidak Lolos ke Senayan di Pemilu 2024)
Tidak hanya itu, dalam kasus tersebut juga disebutkan terjadinya obstruction of justice atau suatu upaya menghalangi penyidikan dalam penanganan dan pengungkapan kematian Brigadir J.
Sementara, untuk hasil rekomendasi yang diserahkan kepada Polri, Komnas HAM meminta penyidik untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam penegakan hukum serta memastikan proses tersebut berjalan imparsial, bebas dari intervensi, transparan serta akuntabel berbasis scientific crime investigation.
Poin rekomendasi berikutnya ialah Komnas HAM meminta penyidik menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Candrawathi yang terjadi di Magelang.