Regional

Kasus 6 Oknum TNI AD Mutilasi Warga Mimika, Polda Papua Buru Otak Pembunuh yang Buron

Polda Papua masih memburu satu orang buron atas kasus 6 oknum TNI AD mutilasi warga Mimika Papua

Kasus 6 Oknum TNI AD Mutilasi Warga Mimika, Polda Papua Buru Otak Pembunuh yang Buron
Dirkrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani.

JAYAPURA, FIN.CO.ID - Polda Papua masih memburu satu orang buron atas kasus oknum TNI AD mutilasi warga Mimika.

Sebagaimana dikutip dari Antara, Dirkrimum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani mengukapkan sudah menangkap sembilan pelaku sudah ditahan dan satu orang masih buron.

Faizal menjelaskan jika tersangka buron itu berinisial RMH yang merupakan otak pembunuhan mutiliasi di Mimika. yang terjadi pada Senin, 22 Agustus 2022,

Faizal menjelaskan jika empat warga sipil di Timika dilakukan oleh 10 orang termasuk enam anggota TNI-AD.

(BACA JUGA:DPR Papua Beri Komentar Mengejutkan Terkait Insiden Sadis 6 Oknum TNI AD Mutilasi Warga Mimika)

Dari 10 orang pelaku seorang diantaranya masih buron yaitu RMH, sedangkan sembilan pelaku yang sudah ditahan di Mapolres Mimika dan Sub Pomdam XVII Cenderawasih di Timika.

Dirkrimum Polda Papua mengaku sedang berada di Timika, Ia mengatakan, dari empat korban baru ditemuka tiga jasad yang kondisinya tidak lengkap.

Saat ini tim SAR gabungan sedang melakukan pencaharian mengingat jasad yang ditemukan tidak lengkap karena jasadnya dimutilasi.

Keempat warga yang menjadi korban pembunuhan yakni Arnold Lokbere, Irian Nirigi, Leman Nirigi, dan seorang korban lainnya belum diketahui identitasnya.

(BACA JUGA:LBH Jakarta Sampaikan 4 Kecaman Menohok Soal 6 Oknum TNI AD Mutilasi Warga Papua)

Pembunuhan terjadi tanggal 22 Agustus sekitar pukul 21.50 WIT di kawasan SP 1, Distrik Mimika Baru, dan jasad korban dibuang di sekitar sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka.

Kasusnya terungkap setelah Jumat, 26 Agustus 2022 jasad Arnold Lokbere ll, Sabtu, 27 Agustus 2022 dan Senin, 29 Agustus 2022 kembali ditemukan sesosok jasad yang belum diketahui identitasnya.

"Modus yang dilakukan diduga faktor ekonomi namun untuk memastikannya penyidik masih terus melakukan pemeriksaan," jelas Kombes Faizal.

Ke 10 pelaku pembunuhan yang terdiri dari empat warga sipil APL alias Jeck, DU, R, dan RMH, sedangkan yang anggota TNI-AD dari Brigif 20 yakni Mayor Inf Hf, Kapten Inf Dk, Praka Pr, Pratu Ras, Pratu Pc dan Pratu R.

(BACA JUGA:Sebelum Kasus Mutilasi Papua, Warning Panglima TNI: Tak Ada Keringanan Hukuman bagi Prajurit Pelanggar Hukum)

Prajurit TNI Bakal Disanksi Berat

Sebelumnya TNI Angkatan Darat (AD) akan memberikan sanksi tegas kepada 6 oknum prajurit TNI yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi warga sipil di Papua. 

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Tatang Subarna menegaskan, institusinya tidak mentolerir prajurit yang mencoreng nama baik TNI. 

"TNI AD akan memberikan sanksi yang berat dan tegas kepada prajurit yang nyata-nyata telah mencoreng nama baik institusi maupun satuan TNI AD, khususnya oknum prajurit yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini," kata Tatang dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Agustus 2022.

(BACA JUGA:Sebelum Kasus Mutilasi Papua, Warning Panglima TNI: Tak Ada Keringanan Hukuman bagi Prajurit Pelanggar Hukum)

Tatang mengatakan, penetapan tersangka terhadap 6 prajurit TNI AD itu, berdasarkan hasil penyelidikan polisi militer yang diperintahkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Jenderal Dudung juga memerintahkan agar kasus dugaan pembunuhan warga sipil di Mimika, papua, tersebut diusut hingga tuntas.

Menurut Tatang, Polisi Militer Kodam (Pomdam) XVII/Cenderawasih saat ini telah melaksanakan penyidikan lebih lanjut terhadap para tersangka. 

Bahkan secara khusus, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspomad) pun telah mengirimkan tim penyidik untuk membantu Pomdam XVII/Cenderawasih dalam mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut.

(BACA JUGA:4 Korban Mutilasi di Papua Diduga Gerombolan Simpatisan KKB yang Aktif Beli Senjata dan Amunisi)

"Puspomad telah mengirimkan tim penyidik untuk membantu Pomdam XVII/Cenderawasih mengusut kasus ini hingga tuntas," ujar Kadispenad.

Sementara untuk tersangka warga sipil, lanjut Tatang, mereka sedang ditangani pihak Kepolisian Resor Mimika.

Sejauh ini, Subdenpom XVII/Cenderawasih juga terus berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Mimika untuk mengungkap keterlibatan oknum prajurit TNI AD dalam kasus dugaan pembunuhan warga sipil itu.

(BACA JUGA:Sebelum Kasus Mutilasi Papua, Warning Panglima TNI: Tak Ada Keringanan Hukuman bagi Prajurit Pelanggar Hukum)

Perintah Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan Pangilma TNI Jenderal Andika untuk membantu proses hukum hingga tuntas atas  kasus pembunuhan dan mutilasi yang diduga oleh oknum anggota TNI.

Jokowi meneruskan proses hukum terhadap anggota TNI harus berjalan hingga tutas demi kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

"Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian tapi di-back up (didukung) oleh TNI,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai acara Pemberian Nomor Induk Berusaha kepada UMK Perseorangan di GOR Toware, Jayapura, Papua, Rabu, sebagaimana disiarkan di kanal Youtube pada Rabu, 31 Agustus 2022.

"Sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas proses hukum," ujarnya.

(BACA JUGA:Kasus Mutilasi Warga di Mimika, Komnas HAM Papua: Sudah Berulang Terjadi dan Memicu Dendam)

Sebelumnya, ebelum kasus pembunuhan empat warga Papua hingga kasus mutilasi mencuat, ternyata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pernah mengatakan penumpasan KKB Papua.

Jenderal Andika mengatakan, jika proses penumpasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua akan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama atau jangka panjang. 

mutilasi, papua, tni, tni ad, tersangka, buron, otak pembunuh, mutilasi papua, motif mutilasi papua, tni mutilasi warga, motif pembunuhan warga papua, perintah jokowi, warga mimika, timika, pelaku mutilasi, 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan Pangilma TNI Jenderal Andika untuk membantu proses hukum hingga tuntas atas  kasus pembunuhan dan mutilasi yang diduga oleh oknum anggota TNI.

(BACA JUGA:Ribuan Nakes Kabupaten Tangerang Disuntik Booster Kedua dengan Vaksin Nyaris Kedaluwarsa, Ini Alasannya)

Jokowi meneruskan proses hukum terhadap anggota TNI harus berjalan hingga tutas demi kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

"Saya telah perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian tapi di-back up (didukung) oleh TNI,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai acara Pemberian Nomor Induk Berusaha kepada UMK Perseorangan di GOR Toware, Jayapura, Papua, Rabu, sebagaimana disiarkan di kanal Youtube pada Rabu, 31 Agustus 2022.

"Sekali lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak pudar. Saya kira yang paling penting usut tuntas proses hukum," ujarnya.

Sebelumnya, ebelum kasus pembunuhan empat warga Papua hingga kasus mutilasi mencuat, ternyata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pernah mengatakan penumpasan KKB Papua.

Jenderal Andika mengatakan, jika proses penumpasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua akan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama atau jangka panjang. 

Berita Terkait