Komisi VII DPR Usul Perketat Penggunaan BBM Bersubsidi Bukan Menaikkan Harga
Ilustrasi BBM Premium yang dijual di SPBU Pertamina-Istimewa-
JAKARTA, FIN.CO.ID- Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menolak wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Politikus PKS ini mengusulkan agar pemerintah membatasi dan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Dia menyebut kebijakan itu lebih tepat dibanding pemerintah menaikkan harga BBM dan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT.
“Kebijakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi kepada mereka yang berhak, agar tepat sasaran, memiliki risiko ekonomi dan sosial yang lebih ringan bagi masyarakat. Ketimbang kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tetap membiarkan mobil mewah menikmati BBM bersubsidi,” ungkap Mulyanto, di Senayan, Jakarta, Selasa 30 Agustus 2022.
(BACA JUGA:Politikus PDIP: Subsidi BBM Hanya Dikmati Oleh 20 Persen Warga Miskin)
(BACA JUGA:Keras! Begini Sindiran Menohok Natalius Pigai Soal BBM Subsidi Malah Dinikmati Orang Kaya)
Dia mengatakan, jika pemerintah ngotot menaikan harga BBM dan menyalurkan BLT, maka artinya pemerintah membiarkan penyaluran BBM yang tidak tepat sasaran.
"Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi. Ini semakin tidak adil," ujarnya.
Selain itu, menurut Mulyanto, Pemerintah juga harus mengimbangi program BLT ini dengan upaya untuk menahan laju kenaikan harga-harga (inflasi) serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
“Sederhananya, ekonomi Indonesia ibarat orang yang baru pulih sakit. Belum cukup kuat untuk bangkit. Orang baru pulih sakit itu harus eman-eman. Banyak istirahat, relaksasi dan makan yang lembek seperti bubur. Jangan langsung nge-gas makan sate kambing atau bebek bakar dengan sambal korek. Bisa ambruk lagi nanti," ujarnya.
(BACA JUGA:Masyarakat Dibuat Bingung dengan Wacana Kenaikan Harga BBM, PKS: Pemerintah Harus Jujur!)
(BACA JUGA:Analisis Ashmore Soal Untung Rugi Kenaikan Harga BBM dan Kaitannya Dengan Kondisi Makro Ekonomi dan Pasar)
Dia menilai, bila pembatasan BBM bersubsidi dilakukan untuk kendaraan selain roda dua dan kendaraan umum serta kendaraan pegangkut sembako, maka hasil simulasi Pertamina dan BPH Migas menunjukkan bahwa pembatasan tersebut dapat mereduksi anggaran subsidi BBM sebesar 69 persennya.
"Ini jumlah yang lumayan banyak. Apalagi untuk anggaran subsidi di tahun 2023, karena pembatasan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran," imbuh Mulyanto.
.jpeg)
Sumber:
