Politikus PDIP: Subsidi BBM Hanya Dikmati Oleh 20 Persen Warga Miskin
Update harga Pertalite hari ini Jumat 20 Oktober 2023 --dok Pertamina
JAKARTA, FIN.CO.ID- Anggota DPR RI dari PDI-Perjuangan Said Abdullah menilai, subsidi energi khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya 20 persen dinikmati oleh masyarakat miskin.
Sedangkan sisanya sebesar 80 persen dinikmati oleh kelompok masyarakat yang lebih mampu.
“Artinya, memang (alokasi) subsidi itu yang mau diberdayakan untuk kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian bagaimana narasi tentang subsidi itu dibentuk dalam kebijakan yang pas,” ujar Said, dikutip Selasa 30 Agustus 2022.
Said mengatakan hal itu dalam Rapat Panja Banggar DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka merumuskan kesimpulan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Senin 2 Agustus 2022.
Dia menjelaskan, berdasarkan data yang diterimanya, disebutkan bahwa bantuan sosial sebagai kompensasi dari pengalihan subsidi dari pemerintah hanya dirasakan manfaatnya oleh 34 masyarakat yang membutuhkan.
(BACA JUGA:Siap-Siap Harga BBM Naik, Pemerintah Siapkan BLT Per Orang Rp300.000)
(BACA JUGA:Masyarakat Dibuat Bingung dengan Wacana Kenaikan Harga BBM, PKS: Pemerintah Harus Jujur!)
Sedangkan, 65 persen masyarakat lainnya yang membutuhkan tidak merasakan manfaat dari bantuan sosial tersebut.
“Padahal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah bolak-balik dinyatakan oleh pemerintah itu sudah reliable. Kita ingin fokus, kita tidak pernah mengatakan menaikkan subsidi tetapi menyesuaikan subsidi, dari subsidi energi ke non energi,” tegas
Selain subsidi yang sudah tidak tepat sasaran, menurut Said, masih terdapat kompensasi BBM yang sangat besar, khususnya untuk jenis Pertamax RON 92.
Sehingga, selain pengalihan subsidi energi untuk masyarakat yang lebih mampu, Said menilai kompensasi energi untuk BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo untuk masyarakat mampu juga perlu dipertimbangkan untuk dikurangi.
(BACA JUGA:Analisis Ashmore Soal Untung Rugi Kenaikan Harga BBM dan Kaitannya Dengan Kondisi Makro Ekonomi dan Pasar)
“Padahal kalau kompensasi ini dikurangi 50 persen, mungkin BBM kita subsidinya tidak sebesar ini dan kemudian kita alihkan ke subsidi non energi. Sehingga sesungguhnya poin yang ingin saya sampaikan pada penutupan Panja dengan Pemerintah tentang subsidi ini mengalihkan subsidi energi ke subsidi non energi,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.
.jpeg)
Sumber: dpr ri
