PKS Tolak Kenaikan BBM Minta Pemerintah Setop Pembangunan IKN Baru dan KCJB
Ilustrasi - Petugas SPBU mengisi BBM jenis Pertamax ke mobil pembeli. Harga Pertamax sendiri ditetapkan naik mulai hari ini, jumat 1 April 2022 pukul 00.00 WIB. FOTO: Pertamina Patra Niaga--
JAKARTA, FIN.CO.ID - Untuk menghemat APBN 2022-2023, anggota FPKS DPR RI Mulyanto meminta pemerintah menghentikan pembangunan proyek yang tak perlu.
Di antaranya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
(BACA JUGA:Fraksi PKS Tegas Tolak Wacana Kenaikan Harga BBM Pertalite)
Mulyanto menegaskan APBN sebaiknya digunakan untuk membantu dan melindungi kepentingan masyarakat terlebih dahulu sebelum dipakai untuk keperluan lain yang tidak terlalu mendesak.
Untuk menutupi biaya APBN Mulyanto minta Pemerintah melaksanakan efisiensi dan menyetop proyek yang tidak urgen seperti IKN (Ibu Kota Negara baru) dan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.
Pembangunan IKN baru dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menurutnya belum perlu dilakukan.
Saat ini Indonesia justru perlu membangun kilang-kilang minyak baru agar tidak rentan menaikan harga BBM ketika ada perubahan harga minyak dunia.
(BACA JUGA:Jokowi Klaim Harga Beras Murah Dibanding Negara Lain, PKS: Termahal di ASEAN!)
Mulyanto menerangkan, pemerintah harus dapat menyusun prioritas kegiatan yang berorientasi pada kebutuhan penting masyarakat. Karena itu Fraksi PKS tegas menolak pembangunan IKN baru dan kereta cepat.
"Anggarannya sebaiknya digunakan untuk subsidi agar harga BBM tidak naik. Fraksi PKS dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah," kata Mulyanto saat melakukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2033, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/08).
Ia menegaskan berbagai skenario dan pilihan kebijakan yang lebih memihak kepada rakyat harus diambil, ketimbang proyek mercusuar gagah-gagahan.
Apalagi kalau nantinya hanya meninggalkan legacy yang buruk di mata rakyat.
(BACA JUGA:PKS Bilang Pemerintah Plin-Plan: Katanya Ekonomi RI Bagus Tapi Harga BBM Mau Dinaikkan)
“Kami ingin menyampaikan sikap PKS, bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengapa? Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi COVID-19," ungkap Mulyanto lewat keterangan resminya, Rabu 24 Agustus 2022.
Sumber:
