Wacana Kenaikan Harga BBM, Musibah Baru Bagi Rakyat Indonesia!
Ilustrasi - Cadangan Strategis BBM Nasional di Kilang Pertamina-Istimewa-
JAKARTA, FIN.CO.ID- Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai sebagai musibah baru bagi rakyat Indonesia.
Rencana kenaikan ini dipandang tidak tepat, karena harga minyak dunia sedang turun dan berada di kisaran USD90 per barel.
Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM saat ini. Sebab dana subsidi dan kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga ICP USD100 per barel.
Harga minyak dunia per 21 Agustus 2022 sudah USD90 per barel dengan rincian West Texas Intermediate (WTI) Crude sebesar USD 89.63 per barel dan Brent Crude sebesar USD 95,50 per barel.
(BACA JUGA:Puja Puji Bos Pertamina Usai Polri Berhasil Bongkar 49 Kasus Penyelewengan BBM Subsidi )
(BACA JUGA:BBM Naik, Target Pemulihan Ekonomi Bakal Ambyar)
"Ini artinya bantalan anggaran yang telah disediakan sudah sesuai dalam menampung fluktuasi harga minyak dunia. Buat apa menyediakan dana bantalan ini kalau pada akhirnya harga BBM naik juga. Masyarakat tentu tidak bisa mencerna logika berpikir seperti ini. Lagi-lagi mereka merasa dikorbankan dan dikalahkan kepentingannya," kata Rofik, Selasa 23 Agustus 2022.
Rofik menilai, Pemerintah terbukti tidak kredibel dan rasional dalam rencana alokasi anggarannya. Banyak alokasi anggaran yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang jauh dari mensejahterakan rakyat, namun nilai investasinya sangat besar seperti bandara, pelabuhan, dan kereta cepat.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, yang saat ini tertunda, untuk tidak menyebut mangkrak, anggarannya membengkak dan membutuhkan bantuan anggaran dari APBN.
Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar USD1,1-1,9 miliar dari perhitungan awal atau sekitar Rp16,3 triliun, setara dengan Rp28,2 triliun dengan asumsi kurs Rp14.800.
(BACA JUGA:Wacana BBM Naik, Toyota Yakin Veloz, Avanza, Raize, atau Hybrid Bakal Jadi Pilihan)
(BACA JUGA:Luhut: Pemerintah Masih Menghitung Skenario Penyesuaian Subsidi BBM Pertalite dan Solar)
"Ini berbeda dengan janji presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeserpun. Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN," keluh politisi PKS ini.
Menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China, progres per Juli 2022 ini sudah mencapai 84 persen. Belum jelas kepastian proyek kereta cepat ini ke depan bila tanpa bantuan anggaran dari APBN.
.jpeg)
Sumber:
