Nasional

Satgas BLBI Sita Tanah Milik Sjamsul Nursalim di Lampung

Aset milik obligor Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim disita.

 Satgas BLBI Sita Tanah Milik Sjamsul Nursalim di Lampung
Obligor BLBI Sjamsul Nursalim

JAKARTA, FIN.CO.ID - Aset milik obligor Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim disita.

Penyitaan obligor Sjamsul Nursalim dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. 

Aset milik Sjamsul Nursalim tersebut berupa bangunan dan tanah yang berlokasi di Desa Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

(BACA JUGA:Pesan Mahfud ke Oblgor BLBI, Jangan Main Kucing-kucingan)

(BACA JUGA:Satgas BLBI Sita Lahan Aspac di Bogor, Luas 89 Hektare, Ada Lapangan Golf dan Hotel)

(BACA JUGA:Dua Hotel dan Lapangan Golf Aset BLBI Disita, Mahfud MD: Nilainya Rp2 Triliun)

Atas aset  banguan dan tanah seluas 41.605 M2 milik Sjamsul Nursalim itu langsung dipasangi papan penyitaan oleh Satgas BLBI sebagai langkah penguasaan fisik.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan aset milik obligor Sjamsul Nursalim telah diambil alih untuk dijadikan pengurangan kewajiban bayar Bank Dewa Rutji kepada negara.

"Aset tersebut berasal dari eks Bank Dewa Rutji (BBKU) atau Obligor Sjamsul Nursalim, yang telah diambil alih dan diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban Bank Dewa Rutji (BBKU) atau Obligor Samsul Nursalim oleh BPPN dan aset ini telah menjadi kekayaan negara yang telah tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau Laporan Keuangan Transaksi Khusus sejak 2009," katanya dalam keterangan resminya, Rabu, 10 Agustus 2022.

(BACA JUGA:Punya Utang Rp635 Miliar ke Negara, Aset Milik Agus Anwar Disita Satgas BLBI)

(BACA JUGA:Mahfud MD: Satgas BLBI Sita Tanah Debitur dan Obligor 19,9 Juta Meter Persegi, Nilainya Rp19 Triliun)

Dijelaskan Ketua Satgas BLBI itu, penguasaan fisik aset tanah dan bangunan melalui pemasangan plang merupakan salah satu upaya penanganan aset properti yang bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

Adapun Satgas BLBI dibentuk berdasarkan Keppres ​​​ No 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021, telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor atau debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

Penguasaan fisik aset properti eks BLBI melalui pemasangan plang dilakukan Satgas BLBI, bersama Kanwil DJKN/KPKNL dan dengan pengamanan dari Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri, Polresta Bandar Lampung, Polsek Panjang dan dihadiri oleh Camat Kecamatan Panjang/aparat setempat.

Kegiatan dipimpin oleh Ketua Pokja Tanah atau Bangunan Satgas BLBI Djanurindro, didampingi oleh Tim Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri yang dipimpin Kombes Bagus Suropratomo, AKBP Richard, AKBP Nona Pricillia Ohei, serta Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, dan Kepala KPKNL Bandar Lampung.

Aset properti eks BLBI di atas, telah menjadi milik/kekayaan negara dan menjadi prioritas penanganan oleh Satgas BLBI.

Atas aset-aset yang telah dilakukan penguasaan fisik ini akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia," tutup Rionald.

Ketua Pengarah Satgas BLBI: Obligor Harus Kooperatif

Sebelumnya Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD mengatakan, para obligor diminta kooperatif.

"Harus betul-betul kooperatif, jangan main kucing-kucingan," ujar Mahfud saat penyitaan aset terkait PT Bank Asia Pasific di Klub Golf Bogor Raya, Bogor, Jawa Barat, Rabu 2 Juni 2022.

Mahfud memperingatkan agar obligor tidak mengalihkan aset apalagi melakukan tindak pidana pencucian uang.

Sebab, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga terus terlibat dalam Satgas BLBI untuk menyelesaikan hak tagih dana BLBI.

"Kalau terjadi tindak pidana pencucian uang sesudah penyitaan maupun sebelum penyitaan, kita tidak akan main-main, berat itu (hukuman) tindak pencucian uang," tegas Mahfud.

Mahfud menambahkan Satgas BLBI akan terus berupaya menyelesaikan hak tagih BLBI. Sebab itu, bagi para obligor atau debitur agar segera mempersiapkan saat nantinya dipanggil Satgas BLBI.

"Yang sekarang sudah dipanggil supaya segera menyiapkan diri dengan seluruh data yang tersedia sehingga kita nanti akan segera melakukan eksekusi," ucapnya.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyatakan penyitaan aset yang dilakukan Satgas BLBI penting agar tidak ada peralihan aset. Selain itu, agar aset juga tidak menjadi jaminan pengajuan pinjaman.

"Jadi kita juga secara tidak langsung mengirim pesan kepada para kreditur yang memiliki jaminan aset ini, di sini ada satgas BLBI, jadi harus pertimbangkan kalau you mau jadi kreditur yang bersangkutan," ucap Rionald.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan Satgas BLBI telah menyita tanah obligor atau debitur BLBI seluas 22,33 meter persegi yang diperkirakan bernilai Rp22,67 triliun sampai 21 Juni 2022.

 

Berita Terkait