DPR Tolak Usulan Biaya Pembengkakan Proyek Kereta Cepat Pakai APBN
Kereta Cepat.--(dok. KCIC)
JAKARTA, FIN.CO.ID- Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menolak penggunaan dana APBN untuk membiayai cost overrun alias pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Amin Ak ingatkan pemerintah agar jangan sampai masuk dalam perangkap utang yang akan membebani keuangan negara.
Dia mengatakan, terdapat sejumlah kejanggalan dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini sejak proposal proyek disampaikan China medio Agustus 2015 silam.
China menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah.
“Pada perjalanannya, semua janji China tidak terbukti dan membuat Indonesia terjebak pada dilema, melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko proyek mangkrak namun tetap membayar utang besar yang sudah terlanjur berjalan,” jelas Amin, Rabu 3 Agustus 2022.
(BACA JUGA:PKS Sindir Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Sejak Lahir Sudah Bermasalah)
(BACA JUGA:Jokowi Naik Kereta Cepat Menuju Ukraina, Prof Henri Subiakto:Presiden Sudah Lampaui Ekspektasi)
Dia menilai pemerintah serba dilema. Pemerintah kata dia, selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi 80%.
“Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar ‘proyek rugi’ tersebut tetap berjalan”, beber Amin.
Kejanggalan lain, lanjut Amin, dari sisi bisnis, operasional kereta cepat Jakarta Bandung ini sulit untuk balik modal. Dengan menghitung besarnya biaya pembangunan yang membengkak menjadi US$7,9 miliar dari semula hanya US$5,13 miliar, secara hitungan bisnis hampir tidak mungkin bisa kembali modal.
(BACA JUGA:Penuh Tantangan, 13 Terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung Telah Tersambung)
(BACA JUGA:Polda Metro Jaya Pastikan akses jembatan Curug yang Terhalang Girder Kereta Cepat Masih Bisa Dilalui)
“Dari sudut pandang komersial, jangankan bicara untung, operasionalisasinya di masa depan berpotensi membebani keuangan negara,” tegasnya.
Selain itu, dikaji dari sisi ekonomi, efek ekonomi proyek ini juga sangat minim dan tidak bersentuhan langsung dengan nilai tambah perekonomian rakyat.
.jpeg)
Sumber:
