Eks Kabareskrim Singgung Bharada E Dibebaskan dengan Alasan Membela Diri: Tidak Cukup, Sakti Namanya
Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji kembali berikan komentar soal kasus Bharada Richard Eliezer Pudihan Lumiu atau Bharada E.
JAKARTA, FIN.CO.ID- Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji kembali berikan komentar soal kasus Bharada Richard Eliezer Pudihan Lumiu atau Bharada E.
Sebagaimana dikabarkan, Bharada E merupakan sosok yang menewaskan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J saat terjadi baku tembak di rumah dinas Irjen Pol. Ferdy Sambo pada beberapa hari lalu.
Berdasarkan keterangan kepolisian Bharada E melakukan penembakan terhadap Brigadir J sebagai bentuk pembelaan diri.
Baca Juga
Selain itu, Bharada E sendiri telah muncul ke publik ketika mendatangi panggilan dari Kommnas HAM untuk memberikan kesaksikan atas tewasnya Brigadir J.
(BACA JUGA:Kok Bisa Otak Brigadir J Tidak Ada Ketika Kepalanya Dibuka saat Autopsi Ulang, Begini Penjelasan Kuasa Hukum)
Mengenai kasus penembakan sesama polisi, Susno duadji pun menyinggung soal Bharada E yang masih dibebaskan denga alasan membela diri.
Pernyataan Susno Duadji saat di undang dalam kanal youtube polisi ohh polisi yang diunggah pada Kamis 28 Juli 2022.
"Kalau seandainya benar Bharada E ini akan bebas, tidak bisa dibebaskan oleh polisi, maka yang bisa membebaskan adalah hukum melalu sidang pengadilan," ucap Susno Duadji dikutip pada Sabtu (30/7/2022).
"Tapi tidak cukup dengan membela diri, ini sakti namanya," tambahnya.
(BACA JUGA:Pengacara Brigadir J Mengaku Tidak Percaya Komnas HAM: Mereka Bekerjanya Untuk Polri dari Dulu)
Susno menegaskan terkait peran Bharada E, sesuai laporan kedua, seharusnya menjadi tersangka.
"Setidak-tidaknya Bharada E memberikan keterangan bohong. Kalaupun ada cerita lain, maka kasusnya akan berbalik. Peran Bharada E bisa jadi tersangka langsung, bisa menjadi membantu, bisa sebagai eksekutor, bisa juga memberikan keterangan yang tidak benar," terang mantan Kapolda Jabar ini.
Keberadaan Bharada E juga tidak jelas membuat banyak spekulasi. Selain itu berdasarkan informasi terakhir bahwa dirinya mengajukan perlindungan ke LPSK.
"Kenapa dia dilindungi. Siapa yang mengancam dia. Dan ini ada syarat-syaratnya. Soal dia dikawal di Komnas HAM, kira-kira sekali-kalilah Tamtama dikawal oleh bintara dan perwira. Kapan lagi," ungkapnya.
Baca Juga

Bharada E hadir di Komnas HAM untuk diperiksa atas kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Pol Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J. -Intan Afrid Rafni-Disway
(BACA JUGA:Aryanto Sutadi: Presiden Aja Curiga Kasus Brigadir J Ditutup-tutupi Apalagi Masyarakat)
Bharada E
Bharada E terlihat ketika memenuhi panggilan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Menteng Jakarta Pusat, pada Selasa 26 Juli 2022.
Bharada E mengenakan setelan kemeja hitam dan mengenakan masker. Dia tiba di Kantor Komnasham sekita pukul 12.00 WIB.
Bharada E memulai pemeriksaan pada pukul 13.00 WIB. Bharada E diperiksa selama 8 jam.
Baca Juga
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Mohammad Choirul Anam mengatakan Bharada E ditanya seputar kejadian penembakan Brigadi J.
(BACA JUGA:Purnawirawan Polri: Bharada E Sedang menahan Air Mata )
"Sepanjang yang tadi kami periksa, Bharada E menjelaskan banyak hal, salah satunya adalah soal menembak," kata Mohammad Choirul Anam, di Jakarta, Selasa 26 Juli 2022.
Saat ditanyakan awak media apakah Bharada E mengakui atau tidak sebagai pelaku penembakan Brigadir J, Anam tidak memberikan jawaban tegas.
Sebab, kata dia, pertanyaan Komnas HAM bersifat terbuka dan mengharapkan penjelasan yang deskriptif dari para ajudan yang diperiksa oleh tim.
"Tadi makanya panjang sekali proses permintaan keterangan, karena jawabannya kami minta untuk deskriptif," ujar dia lagi.
(BACA JUGA:Pernikahan Putri Anies Baswedan Kental dengan Adat Yogyakarta)
Oleh karena itu, Komnas HAM belum bisa memberikan kesimpulan berdasarkan jawaban para ajudan yang telah diperiksa tersebut.
Akan tetapi, kata Anam, seluruh rangkaian dan kesimpulan akan disampaikan oleh Komnas HAM saat memberikan laporan akhir.
Pada kesempatan itu, Komnas HAM juga menjelaskan alasan keterlambatan Bharada E datang ke lembaga tersebut untuk menjalani pemeriksaan terkait kematian Brigadir
"Tempatnya mereka berbeda, makanya yang lain datangnya jam 10.00 WIB, sementara Bharada E baru datang siang tadi," ujarnya pula.
Selain Bharada E, Komnasham juga memeriksa 5 orang ajudan lainnya.
(BACA JUGA:Pesan Jokowi ke Relawan Terkait Pilihan Capres: Jangan Buru-buru)
Sedianya keselurahan ajudan Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Polisi Ferdy Sambo sebanyak 7 orang diperiksa. Namu satu orang berhalangan hadir.
Komnasham hanya memeriksa 6 orang ajudan termasuk Bharada E. Mereka diperiksa dalam satu rungan yang sama.
"Jadi tidak dalam satu ruangan yang sama. Ini penting agar kami mendapatkan kekayaan informasi yang dibutuhkan," kata Choirul Anam.
Dalam pemeriksaan tersebut, tim dari Komnas HAM mendalami sejumlah hal termasuk meminta enam ajudan yang diperiksa untuk menggambarkan posisi terkait peristiwa itu.
(BACA JUGA:Jokowi-Ma'ruf Amin dan Sejumlah Menteri Ikut Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Anies Baswedan)
Pemeriksaan terhadap para ajudan Irjen Polisi Ferdy Sambo berlangsung sekitar delapan jam yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB, dan berakhir menjelang salat Magrib.
Anam mengatakan secara umum semua ajudan mendapatkan pertanyaan yang sama, akan tetapi ada kekhususan pada masing-masing ajudan sebagai contoh Bharada E.
"Contoh Bharada E, itu kontribusinya apa dalam struktur peristiwa kami tanyakan. Berbeda dengan ajudan lainnya yang memiliki kontribusi lain dalam peristiwa itu," jelasnya.
Artinya, spesifikasi pertanyaan tidak hanya ditujukan kepada Bharada E saja namun menyeluruh kepada setiap ajudan.
Kendati telah memeriksa enam ajudan Irjen Polisi Ferdy Sambo, Anam mengatakan lembaga HAM tersebut masih membutuhkan keterangan dari beberapa pihak lainnya. Baik itu ajudan, pengurus rumah tangga dan lain sebagainya.
Tujuannya, untuk memperkuat data, informasi maupun keterangan yang telah dikumpulkan oleh tim. Terkait jadwal pemeriksaan, hal itu masih diatur oleh Komnas HAM.