Mardani Ali Soal Kejadian Mafia Tanah Terus Berulang: Banyak Masyarakat yang Menjadi Korban
Mardani Ali Sera beri pernyataan tegas tentang kejadian mafia tanah yang terus berulang dengan bilang banyak masyarakat yang menjadi korban.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Ketua DPP PKS Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup Mardani Ali Sera beri pernyataan tegas tentang kejadian mafia tanah yang terus berulang dengan bilang banyak masyarakat yang menjadi korban.
Mardani Ali melontarkan pendapatnya pada sebuah kicauan lewat akun media sosial Twitter bernama @MardaniAliSera yang sudah terverifikasi.
Anggota DPR RI Komisi II itu terpantau memang aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya.
Baca Juga
Kini Mardani Ali Sera turut angkat bicara terhadap mafia tanah yang masih menjadi masalah tersendiri di Indonesia.
(BACA JUGA:Tak Disangka, Ini Tanggapan Mardani Ali Sera Usai Habib Rizieq Resmi Bebas)
"Kejadian yang terus berulang," tulis Mardani Ali, 19 Juli 2022.
"Publik amat menunggu realisasi kebijakan dan evaluasi tegas pemerintah untuk memutus rantai mafia tanah di BPN yang mempermainkan hak warga," lanjutnya.
Lebih lanjut politisi PKS itu juga menerangkan bahwa banyak masyarakat yang masih menjadi korban karena mafia tanah
"Sudah terlalu banyak masyarakat yang menjadi korban," jelas Mardani.
(BACA JUGA:Kata Mardani Ali Terkait Kecelakaan Truk Pertamina di Cibubur: Kejadian Ini Mesti Diusut Tuntas)
Mardani Ali juga bilang kalau celah mafia tanah tak jarang memanfaatkan lemahnya regulasi perihal warkah.
"Warkah kerap kali menjadi celah mafia tanah. Karena belum terdapat regulasi atau mekanisme atau kelola warkah," beber Mardani.
"Tidak ada standarisasi penyimpanan warkah, tidak ada petugas arsiparis bahkan banyak kasus warkah yang hilang," sambungnya.
Politisi PKS itu juga mendesak pemerintah agar melakukan digitalisasi dengan cepat terhadap warkah.
Baca Juga
(BACA JUGA:KPU Sebut Anggaran Pemilu 2024 Kurang, Mardani Ali Sera Tulis Kalimat Tak Terduga)
"Pemerintah wajib untuk terus meningkatkan digitalisasi warkah karena dari 4,5 juta lembar warkah, baru 20 persen yang didigitalisasi," imbuh Mardani.
"Digitalisasi penting karena bisa dijadikan sebagai pembuktian dan keberadaan dokumen fisik," tutupnya.
Menteri Hadi Ingatkan Jajarannya

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.-Sekretariat Presiden-YouTube
Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mewanti-wanti agar jajarannya menjaga amanah dalam mengemban tugas-tugasnya.
Baca Juga
Menteri Hadi Tjahjanto juga menegaskan akan menindak tegas anak buahnya yang terbukti terlibat mafia tanah.
(BACA JUGA:Soal Jokowi Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera: Gak Terlalu Penting Bagi Masyarakat)
Hadi sekaligus meyakinkan akan melindungi jajaran yang bekerja sesuai aturan dan prosedur yang belaku.
Hal ini tak lepas dari belasan orang dari lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditetapkan sebagai tersangka kasus mafia tanah di Jakarta dan Bekasi.
Terdapat enam orang di antaranya merupakan pejabat aktif di BPN yang terseret atas kasus mafia tanah.
"Kita ketahui bersama, mafia tanah ada di mana-mana," tutur Hadi, Senin (18/7/2022).
(BACA JUGA:Jokowi Reshuffle Kabinet, Mardani Ali Sera Ragukan Adanya Perubahan di Sektor Ini..)
" Untuk itu saya perintahkan jajaran Kakantah/Kakanwil agar tak main-main dalam mengemban amanah yang diberikan oleh negara kepada kita," lanjutnya.
"Sadarlah, rakyat butuh pelayanan kita dan butuh kenyamanan dan rasa aman," imbuh Hadi.
Hadi mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas mafia tanah dan tidak ingin warga yang memiliki hak atas tanahnya harus kehilangan tanahnya akibat ulah mafia tanah.
Kejadian yg terus berulang. Publik amat menunggu realisasi kebijakan & evaluasi tegas pemerintah utk memutus rantai mafia tanah di BPN yg mempermainkan hak warga. Sudah terlalu banyak masyarakat yang menjadi korbanhttps://t.co/BQlU15zi9J
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) July 19, 2022
Warkah kerap kali menjadi celah mafia tanah. Karena belum terdapat regulasi/mekanisme atat kelola warkah, tidak ada standarisasi penyimpanan warkah, tidak ada petugas arsiparis bahkan banyak kasus warkah yg hilang.
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) July 19, 2022
Pemerintah wajib utk terus meningkatkan digitalisasi warkah krn dari 4,5 juta lembar warkah, baru 20% yg didigitalisasi. Digitalisasi penting krn bisa dijadikan sebagai pembuktian & keberadaan dokumen fisik
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) July 19, 2022