KPK: Korupsi Pengadaan Tanah Pulo Gebang Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.-Rizky Agustian-FIN
JAKARTA, FIN.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kerugian negara terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur mencapai ratusan miliar rupiah.
"Untuk sementara jumlahnya ratusan miliar rupiah," kata Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat, 15 Juli 2022.
(BACA JUGA:KPK Usut Korupsi Pengadaan Tanah di Pulo Gebang, Tersangka Sudah Ditetapkan)
Ali Fikri tak menyebut secara rinci jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus ini. Saat ini KPK masih melakukan penghitungan dan melakukan pendalaman alat bukti.
"Tentu masih terus kami konfirmasi dan kumpulkan alat buktinya dari keterangan saksi-saksi yang terus kami agendakan pemeriksaan," kata Ali.
KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang. Kasus ini diduga salah satu BUMD milik DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
(BACA JUGA:Ngeri... 7 Pejabat BPN Jadi Tersangka Mafia Tanah)
KPK pun telah menentukan pihak-pihak yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Kendati demikian KPK belum dapat menyampaikan pihak yang menjadi tersangka.
"Setelah cukup, pasti KPK akan mengumumkan secara utuh hasil penyidikan perkara ini termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Ali.
Ali mengatakan, KPK saat ini masih terus mengumpulkan alat bukti melalui pemanggilan sejumlah saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi tersebut.
(BACA JUGA:DPR: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Punya Keberanian Berantas Mafia Tanah)
"Sejauh ini tim telah memanggil saksi sebanyak 22 orang terdiri dari pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta dan Notaris," kata Ali.
Ali menegaskan KPK bakal terus menyampaikan tiap perkembangan kasus ini sebagai bentuk transparansi. Selain itu, KPK juga berharap agar masyarakat turut mendukung dan mengawal kasus ini hingga ke meja hijau.
DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News
Sumber:
