Nasional

Komentari Kasus ACT, Anies: Kalau Bertindak Sebelum Ada Data, Kita Menghakimi Berdasarkan Opini

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi kasus dugaan penyalahgunaan dana oleh yayasan aksi cepat tanggap (ACT).

Komentari Kasus ACT, Anies: Kalau Bertindak Sebelum Ada Data, Kita Menghakimi Berdasarkan Opini
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

JAKARTA, FIN.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi kasus dugaan penyalahgunaan dana oleh yayasan aksi cepat tanggap (ACT). 

Anies berharap agar kasus tersebut disikapi dengan bijak dan harus sesuai data yang ada.

Dia khawatir jika bertindak tidak sesuai dengan data yang ada, maka sama saj dengan menghakimi dengan opini.

(BACA JUGA:Anies Baswedan Evaluasi Izin Operasional ACT )

Dia menyebut,, dirinya menghargai proses hukum yang sedang bergulir terkait ACT.

"Kita menghormati proses hukum, apalagi proses audit. Biarkan aturan hukum yang menjadi rujukan kita," katanya, Minggu, 10 Juli 2022.

Hal tersebut dilakukan agar pihaknya bisa memberi keputusan berdasarkan data audit ataupun hasil pemeriksaan pihak penegak hukum.

(BACA JUGA:Petinggi ACT Diduga Pakai Dana Santunan Ahli Waris Korban Kecelakaan Lion Air untuk Kepentingan Pribadi)

Jika hasil pemeriksaan sudah keluar, pihak Pemprov akan mempertimbangkan penarikan izin operasional ACT di wilayah DKI Jakarta.

"Kalau kita bertindak sebelum ada data, sebelum ada kesimpulan yang lengkap, nanti bisa-bisa kita menghakimi berdasarkan opini," kata Anies.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi izin organisasi ACT setelah ada dugaan penyelewengan donasi dana umat.

"Sedang proses evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguschandra.

Adapun SKPD yang sedang proses evaluasi izin ACT, lanjut dia, salah satunya dari Dinas Sosial DKI Jakarta.

Benni tidak mengungkapkan lebih lanjut kapan hasil evaluasi itu perizinan ACT akan diungkapkan ke publik.

Berdasarkan laman ACT, Yayasan Aksi Cepat Tanggap memiliki izin kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.

"Izin diterbitkan oleh PTSP berupa tanda daftar yayasan sosial dan izin kegiatan yayasan," kata Benni.

ACT juga memiliki izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 untuk kategori bencana.

Izin itu diperbaharui setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

 

Berita Terkait