Terkuak! Ini Alasan Kuat Musni Umar Tidak Setuju PPATK Blokir 60 Rekening ACT
Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar ungkap alasan kuat tidak setuju tindakan PPATK blokir 60 rekening ACT.
JAKARTA, FIN.CO.ID - Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar ungkap alasan kuat tidak setuju tindakan PPATK blokir 60 rekening ACT.
Musni Umar melontarkan pendapatnya pada sebuah kicauan lewat akun media sosial Twitter bernama @musniumar.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu terpantau memang aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya.
Baca Juga
Kini Musni Umar buka suara terhadap kebijakan yang dilakukan oleh PPATK dengan memblokir 60 rekening organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
(BACA JUGA:Viral Abu Janda Unggah Video Parodi Pidato Anies Soal ACT, TGUPP Tulis Pernyataan Mengejutkan)
"Mohon maaf PPATK saya tidak setuju dana umat di 60 rekening ACT diblokir," tulis Musni Umar, Rabu (6/7/2022).
Menurut Musni Umar dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan ACT bukanlah hasil korupsi.
"Itu bukan hasil korupsi tapi dana umat untuk bantu rakyat yang alami bencana," terang Musni Umar.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu menyarankan agar dana umat ACT diaudit oleh auditor independen agar lebih jelas kebenarannya.
(BACA JUGA:Simak! Berikut Jadwal Mobil Pajak Keliling Kota Depok Juli 2022: Catat Tanggal, Waktu, dan Lokasinya)
"Dana umat yang dikelola ACT harus diaudit oleh auditor independen untuk cegah fitnah yang belum tentu benar," pungkas Musni Umar.
Unggahan Musni Umar mendapat 1.040 komentar, 1.182 retweets, dan 3.594 likes dari warganet hingga berita ini terbit.
Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir transaksi keuangan di 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT.

Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Prof Musni Umar.-Screenshot YouTube/Musni Umar-
Baca Juga
Tindakan tersebut terkait dugaan penggunaan dana ACT yang dinilai melanggar perundang-undangan.
(BACA JUGA:Jelang PSIS vs Arema FC, Intip Perbedaan Signifikan Ranking Dunia Laskar Mahesa Jenar dan Singo Edan)
"Per hari ini, PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan, sudah kami hentikan," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, di Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Ivan Yustiavandana mengatakan pemblokiran rekening itu dilakukan per 6 Juli 2022 setelah PPATK menerima laporan dari 33 lembaga penyedia jasa keuangan.
Ivan Yustiavandana juga membantah soal tudingan PPATK baru bertindak setelah ramainya pemberitaan soal ACT di media dan media sosial.
"Ini bukan kita bicara telat atau ketidakkesiapan dokumen yang kita miliki dan pengetahuan PPATK terhadap data yang mulai diketahui," ujar Ivan.
Baca Juga
"Ini sekaligus untuk secara proposional PPATK melakukan analisis maupun pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran atau penyimpangan dari pengelolaan dana yayasan tersebut," sambungnya.
PPATK telah menganalisis transaksi keuangan ACT dan hasilnya ada indikasi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan ada dugaan aktivitas terlarang.
Ivan Yustiavandana juga menemukan ada karyawan ACT mengirimkan dana ke negara --yang disebut PPATK-- berisiko tinggi dalam pendanaan terorisme. Dengan rincian 17 kali transaksi dengan nilai total Rp1,7 miliar.
Laporan analisis itu telah diserahkan PPATK kepada Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk didalami.
(BACA JUGA:Malaysia Masters 2022: Singkirkan Thailand, Ini Kunci Apriyani/Fadia Hadapi Tantangan di Lapangan)
Tidak hanya itu, Kementerian Sosial juga turut mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang yang telah diberikan kepada ACT pada 2022, terkait dugaan pelanggaran peraturan oleh yayasan.
Mohon maaf PPATK saya tdk setuju dana umat di 60 rekening ACT diblokir. Itu bukan hasil korupsi tapi dana umat untuk bantu rakyat yang alami bencana. Dana umat yg dikelola ACT harus di audit oleh auditor independen utk cegah fitnah yg belum tentu benar.
— Musni Umar (@musniumar) July 6, 2022