KPK Dapat Tambahan 55 Jaksa Baru, Dilantik Hari Ini
KPK melantik 55 jaksa baru, Senin, 21 Februari 2022. Pelantikan dilakukan berdasarkan hasil rekrutmen dan seleksi penerimaan yang dilakukan KPK.
KPK melantik 55 jaksa baru, Senin, 21 Februari 2022. Pelantikan dilakukan berdasarkan hasil rekrutmen dan seleksi penerimaan yang dilakukan KPK.
Andi Widjajanto yang telah dilantik sebagai Gubernur Lemhannas diketahui memiliki harta kekayaan sekitar Rp12 miliar.
Andi Widjajanto mengaku mendapat arahan dari Presiden Jokowi serta Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN Megawati Soekarnoputri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Andi Widjajanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Bareskrim menyatakan penyidikan kasus penipuan investasi Binomo tidak bisa diintervensi oleh pelapor maupun terlapor.
Sebab Anies unggul dalam kualitas akademis hingga stabilitas emosi yang baik.
aturan baru terkait syarat pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, melaksanakan Haji atau Umrah, dan jual beli tanah harus memiliki kartu BPJS Kesehatan
IKN Nusantara akan dibangun dengan konsep kota spons, begini konsepnya
Sinta Aulia yang berusia 10 tahun itu terlihat sangat senang saat dikunjungi Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta istrinya Julianti Sigit Prabowo
Hotman Paris secara lantang menantang debat terbuka Menaker Ida Fauziyah untuk membahas Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang JHT.
Syafiq justru menilai ajaran Ustaz Khalid yang menganjurkan wayang dimusnahkan mirip dengan ajaran atau gaya kepemimpinan di Taliban, Afghanistan.
Aktivis perempuan, Nong Darol Mahmada mengkritisi cara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam hal mengelola Biaya Penunjang Operasional (BPO).
Menurut Airlangga, seniman pedalangan menjadi pihak yang terdampak langsung kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dikeluarkan pemerinta
Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
Seharusnya Menteri Sofyan Djalil sebagai pembantu presiden, memberi masukan agar Inpres itu direvisi sehingga rakyat tidak dirugikan.