Mahfud MD menegaskan pemerintah bakal menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Komnas HAM terkait insiden di Desa Wadas.
Anies mengatakan, para anak muda yang terlibat dalam proyek berteknologi canggih itu bahkan belum lahir ketika MRT Jakarta direncanakan.
Masyarakat khususnya di Sumatera harus mewaspadai potensi gempa yang lebih besar lagi. Sebab gempa yang diakibatkan sesar Sumatera bisa mencapai kekuatan 7,6
Berbagai bantuan dikucurkan selama Februari untuk membantu menurunkan kemiskinan ekstrem.
Kemenkumham bakal menerbitkan SPLP sebagai pengganti paspor WNI yang berada di Ukraina.
KPK mencecar Budi Budiman terkait dugaan penyerahan uang terkait pengurusan DAK 2018.
BNPB melaporkan sedikitnya dua warga dan 20 orang lainnya luka-luka akibat gempa magnitudo 6,1 yang mengguncang wilayah Pasaman Barat.
Jokowi meresmikan PLTA Poso dan PLTA Maleo berkapasitas total 605 MW yang bakal memasok listrik untuk wilayah Sulawesi
Massa dari Persaudaraan Alumni (PA 212) berencana akan menyerbu kantor Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Kementerian Agama (Kemenag)
KPK siap menjebloskan Azis Syamsuddin ke penjara usai memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas vonis 3,5 tahun.
Dua pimpinan Parpol itu yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Menurut Cak Imin, Toa Masjid adalah kearifan lokal yang tak perlu dilarang. Pemerintah tidak perlu mengatur-atur hal itu
Airlangga Hartarto mengklaim, dia menerima aspirasi dari masyarakat petani saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru
Partai Demokrat menduga, isu perpanjang masa jabatan Presiden merupakan kemauan Presiden Jokowi.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat GP Ansor akan melaporkan balik Roy Suryo ke polisi.
Ada beberapa faktor dan alasan yang membuat seorang Khofifah layak menggantikan Joko Widodo sebagai Presiden periode mendatang.
Anggota tim penasihat hukum Azis Syamsuddin Sirra Prayuna mengatakan, tidak mengajukannya banding tersebut setelah melalui pertimbangan.
Syarief Hasan mengatakan, isu penundaan Pemilihan Umum 2024 akan mengganggu iklim demokrasi dan merusak konstitusi UUD NRI 1945 di Indonesia.
Posisi Dedi Mulyadi akan makin melenggang jika Ridwan Kamil mencalonkan lagi karena maju sebagai capres atau cawapres.
