"Memperpanjang (menunda pemilu) itu tidak sesuai dengan konstitusi," kata JK dalam keterangannya, Jumat, 4 Maret 2022.
(BACA JUGA:Presiden Keempat RI Dituding Jadi Perusak NU, Kiyai Muhammad Ishaq Lasem: Paman Saya Tuduh Gus Dur Syi'ah!)
Ia mengatakan apabila penundaan pemilu tetap dipaksakan, maka bisa berujung konflik.
Dia menambahkan Indonesia juga memiliki sejarah panjang terkait konflik, sehingga JK mengingatkan Pemerintah untuk berhati-hati dan tetap taat pada konstitusi.
"Kecuali kalau konstitusinya diubah, (tapi) kita terlalu punya konflik. Jadi, kita taat pada konstitusi. Itu saja," tegasnya.