FIN.CO.ID - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pihaknya tidak pandang bulu dalam memberantas praktik yang melanggar hukum di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). Hal itu untuk bisa mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi.
“Kami tidak akan pandang bulu dalam memberantas praktik korupsi di lingkup Kementerian Pertanian,” kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Jumat 17 Mei 2024.
BACA JUGA:
- Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan
- Pengumuman! Ada Beasiswa untuk 3000 Orang dari Kementan
Amran menginstruksikan jajarannya untuk bekerja dengan baik dan tidak menerima titipan apa pun untuk kepentingan pribadi yang berujung pada korupsi. Jika ada yang terbukti korupsi, kata dia, sanksi tegas akan diberikan.
"Saya tegaskan jangan ada titipan-titipan jabatan maupun proyek di Kementan. Dan ingat, bila ada yang melanggar aku kasih sanksi berat sampai pemecatan," pungkasnya.
Amran mengaku tindakan tegas terhadap korupsi sudah dilakukan sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian pada periode pertama Presiden Joko Widodo. Saat itu, dia mencopot beberapa pejabat utama yang terbukti berbuat curang.
"Dulu pernah kami lakukan dan berhasil mendapat predikat anti-korupsi terbaik. Jadi Insya Allah ke depan kami perbaiki raportnya," katanya.
Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya Kementan dalam melakukan perbaikan layanan menuju wilayah bebas korupsi.
"Pak Menteri menargetkan Kementan berada di wilayah hijau (bebas korupsi) dan kami mendukung perubahan tersebut agar menuju lebih baik lagi kedepannya," kata Pahala.
Pahala menuturkan, sejauh ini berbagai penilaian pada eksternal Kementan masih dalam kondisi baik, meski dari sisi internal memerlukan perbaikan. Namun, dia menuturkan, jika semua rekomendasi perbaikan KPK dijalankan sampai tingkat eselon 2, maka ke depan Kementan akan meraih predikat hijau atau wilayah bebas korupsi (WBP).
"Itu semua (rekomendasi) sudah kita bahas dan pak menteri akan merespon dalam waktu satu minggu ke depan sehingga kita akan dapat melihat rekomendasi sampai tingkat eselon 2 jadi bisa sangat detail," tuturnya.
Pahala berharap, percepatan menuju wilayah hijau terus mendapat dukungan dari semua pihak terutama jajaran kerja di lingkup Kementan. Agar, kata dia, ke depan kementerian tersebut betul-betul bersih dari perilaku korupsi.
BACA JUGA:
