# Pemerintah dan Jajaran Harus Kompak Jaga Kedaulatan NKRI
JAKARTA – Klaim China atas perairan Laut Natuna ditanggapi serius pemerintah Indonesia. Upaya diplomatik akan ditempuh dalam menangani permasalahan ini. Presiden Joko Widodo bersikap tegas. Penanganan klaim China dilakukan dengan diplomasi damai.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, berdasarkan arahan Jokowi, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna. Fadjroel mengutip pernyataan Jokowi soal sikap terkait klaim China atas Natuna.
"'Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia', tegas Presiden Jokowi," kata Fadjroel mengutip Jokowi di Jakarta, Sabtu (4/1).
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diketahui akan mengambil sikap menindaklanjuti kasus klaim Natuna oleh China dengan pendekatan damai. Jalan damai ini disebut sebagai prinsip pertahanan.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menhan RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, Prabowo akan menggunakan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. "Prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," kata Dahnil di Jakarta, Sabtu (4/1).
Dia menjelaskan, langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas. Langkah damai disebut sebagai jalur diplomasi. Indonesia sudah menegaskan klaim China bertentangan dengan hukum internasional yang sah. Tapi China tetap menganggap perairan Laut Natuna bagian dari negaranya.
Indonesia berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pada 2016, pengadilan internasional tentang Laut China Selatan menyatakan klaim sembilan garis putus-putus sebagai batas teritorial laut China itu tidak mempunyai dasar historis.
Terpisah, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah meminta pemerintah kompak menindaklanjuti klaim China di perairan Natuna. Kedaulatan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Pemerintah harus memastikan kedaulatan NKRI terjaga.
"Kami meminta agar seluruh pejabat pemerintah Republik Indonesia satu bahasa dan satu sikap mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri RI dalam mensikapi kedaulatan NKRI di perairan itu. Semua unsur Pemerintah harus kompak. Jangan ada sikap abu-abu dalam hal menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI," tegas Basarah.
Ia mengaku mendukung sikap Kementerian Luar Negeri, Bakamla dan jajaran TNI menyikapi aksi kapal coast guard China yang menerobos wilayah perairan Indonesia.
"Tugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. Sikap Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Bakamla, dan seluruh jajaran TNI sangat patriotik untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun bagi kapal asing tanpa ijin menerobos wilayah kedaulatan NKRI," sambung Basarah.
Ia menilai ketegasan Kemlu, Bakamla dan TNI menjadi bukti pemerintah menjaga kedaulatan wilayah. "Terlebih apa yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan teritorial NKRI tersebut juga sesuai hukum internasional," imbuh dia.
Ketegasan ini menurut Basarah sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI 1945. Yaitu melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Termasuk di dalamnya melindungi kedaulatan teritorial NKRI berdasarkan hukum yang berlaku termasuk hukum internasional. (khf/fin/rh)