JAKARTA - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada September mendatang, pimpinan partai politik diharapkan mempertimbangkan aspirasi rakyat di daerah. Hal ini menyangkut rekomendasi yang diberikan untuk calon kepala daerah. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, rekomendasi calon kepala daerah jangan terkesan pemaksaan sepihak dari pusat. Tanpa memperhatikan realitas aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Menurut Titi, hal itu sebagai bentuk tanggung jawab parpol dalam meningkatkan kualitas pemilu/pilkada dan penguatan esensi demokrasi. Ia mengingatkan penjaringan pemimpin daerah yang berkualitas harus dilakukan secara obyektif melalui survei. "Tanpa survei yang obyektif, bagaimana mungkin kita bisa tahu pemimpin seperti apa yang dikehendaki rakyat,” kata Titi di Jakarta, Kamis (12/3). Selama ini, lanjutnya, ada kecenderungan penunjukan calon kepala daerah dalam pilkada lebih bertumpu pada rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik tanpa mempertimbangkan realitas kekuatan aspirasi akar rumput. Ia menyoroti terjadinya fenomena borong dukungan parpol di daerah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga calon kepala daerah yang didukung oleh seluruh partai tersebut berpotensi melawan kotak kosong atau calon boneka.
Jangan Asal Rekom Kandidat
Jumat 13-03-2020,12:55 WIB
Editor : admin
Kategori :