Perwakilan Mitra BGN Jabar dan Jateng Sampaikan Sederet Keluhan ke DPR RI
Puluhan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat dan Jawa Tengah mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Beban Administrasi Aplikasi dan Nasib Dapur Baru yang Menggantung
Keluhan tak berhenti pada urusan tenaga kerja. Perwakilan SPPG asal Kabupaten Ciamis, Robi Tamzil, menyoroti betapa terkurasnya energi para pengelola dapur akibat kewajiban mengisi berbagai aplikasi digital setiap harinya.
Menurutnya, tumpukan administrasi digital ini justru tidak bersentuhan langsung dengan kualitas pemenuhan gizi anak.
"Salah satunya aplikasi LPDH (Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian) yang hari ini banyak sekali mitra menjadi korban karena kerumitan aplikasi tersebut," ungkap Robi.
Ia berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar program unggulan
Presiden Prabowo Subianto ini tidak terhambat oleh kendala teknis yang merugikan pelaksana di lapangan.
Hal senada dikatakan perwakilan tokoh masyarakat kabupaten Tasikmalaya yang ikut dalam kesempatan tersebut Karom, menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah BGN dalam melakukan efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola.
Namun, efisiensi tersebut jangan sampai mengorbankan kualitas pelayanan gizi maupun memicu konflik sosial di akar rumput.
Baca Juga
"Jika tidak segera dilakukan evaluasi, maka bakal ada ribuan pengangguran baru akibat pemangkasan jumlah relawan ini. Bahkan sekarang pun sudah mulai terjadi konflik di lapangan karena banyak relawan terpaksa dihentikan tanpa alasan yang jelas," kata Karom.
Selain itu, Karom mendesak BGN segera memberikan kepastian akses operasional bagi Dapur SPPG baru. Pasalnya, banyak masyarakat yang telah merogoh kocek pribadi dalam jumlah besar untuk membangun infrastruktur dapur demi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi hingga kini belum juga diizinkan beroperasi.
Respons DPR RI: Program MBG Harus Berkeadilan dan Hidupkan Ekonomi Daerah