Ragam

Ditjen AHU Perkuat Integrasi Data Korporasi Nasional untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi.

Ditjen AHU Perkuat Integrasi Data Korporasi Nasional untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi

fin.co.id - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 pada Selasa (10/11), bertempat di Jakarta.

Forum nasional ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mewujudkan tata kelola data korporasi yang terintegrasi, akurat, mutakhir, aman, dan dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, serta mendukung iklim investasi nasional.

Kebutuhan integrasi data korporasi semakin penting seiring meningkatnya pemanfaatan informasi badan hukum dan badan usaha dalam berbagai layanan pemerintah, mulai dari administrasi perpajakan, perizinan berusaha, pengadaan barang dan jasa, pengawasan transaksi keuangan, hingga pencegahan korupsi.

Di sisi lain, perbedaan data antarinstansi dan belum optimalnya sinkronisasi perubahan informasi korporasi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan terpercaya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dalam arahannya menekankan bahwa pengelolaan data yang andal merupakan fondasi penting bagi kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan daya saing nasional.

"Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara handal," ujar Yusril.

Menurutnya, integrasi data nasional perlu dibangun melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi. Kewenangan dan penguasaan data tetap berada pada masing-masing instansi produsen, sementara pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berdaya saing.

Sementara itu, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan bahwa integrasi data korporasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan.

Supratman menyampaikan bahwa data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU telah menjadi salah satu rujukan penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pelayanan publik, perizinan, perpajakan, dan pengawasan.

Melalui integrasi data, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tidak perlu berulang kali menyampaikan data yang sama, sementara pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan berdasarkan informasi yang konsisten dan memiliki kepastian hukum.

Dalam rangka memperkuat komitmen tersebut, pada forum ini dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Penguatan Data Korporasi Terintegrasi oleh 50 Kementerian/Lembaga.

Komitmen tersebut mencakup dukungan terhadap integrasi dan pertukaran data korporasi yang akurat dan mutakhir, pelaksanaan pertukaran data secara aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi secara berkelanjutan.

Menteri Hukum menegaskan bahwa komitmen bersama tersebut harus diwujudkan melalui langkah nyata dan implementasi berkelanjutan di setiap instansi.

"Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi," ucap Supratman.

Berita Terkait