Jaga Nilai Ekonomis Barang Rampasan: Kejaksaan dan Kemenkeu Godok Pedoman Pemanfaatan Sementara

fin.co.id - Sekretaris Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI, Prof (Assoc) Dr Supardi SH MH, mengatakan bahwa selama proses penyelesaian lelang berlangsung, aset barang rampasan tetap membutuhkan pengamanan dan pemeliharaan.

Menurutnya, pengamanan dan pemeliharaan terhadap aset barang rampasan tersebut dilakukan agar tidak rusak atau turun nilai ekonomisnya.

Hal tersebut dikatakan Supardi dalam sambutannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Trembesi Hotel BSD, Tangerang Selatan.

Oleh karena itu, pemanfaatan sementara menjadi langkah strategis untuk menjaga kondisi aset barang rampasan sehingga penerimaan negara menjadi lebih optimal.

Diketahui, FGD dengan tema "Tata Kelola Pemanfaatan Barang Rampasan Negara" ini melibatkan lima narasumber ahli dari Kementerian Keuangan RI dan berlangsung pada 12–14, November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, BPA Kejaksaan RI mulai mematangkan penyusunan Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara. Langkah ini diambil guna memastikan aset sitaan dan rampasan tidak terbengkalai, tetap memiliki nilai ekonomis, serta mampu mengoptimalkan penerimaan negara.

Dalam arahannya, Supardi menyoroti bahwa penyelesaian barang rampasan negara kerap memakan waktu, baik karena masih dalam tahap persiapan lelang maupun akibat lelang yang belum laku. Selama masa tunggu tersebut, aset sangat rentan mengalami kerusakan atau penyusutan nilai.

Supardi mewanti-wanti agar skema pemanfaatan ini tidak justru menghambat proses eksekusi akhir aset maupun mengabaikan hak-hak korban.

“Keputusan pemanfaatan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Setiap rencana harus didukung pertimbangan yang jelas, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun manfaat ekonomisnya,” tegasnya.

Tiga Pilar Krusial Penyusunan Pedoman

Dalam perumusan aturan baru ini, Supardi menginstruksikan Tim Perumus agar membedah tiga aspek fundamental agar pedoman yang dihasilkan benar-benar kokoh dan aplikatif:

1. Penetapan Kelayakan Aset: Seluruh satuan kerja diwajibkan meneliti status hukum dan kondisi fisik barang secara cermat, serta memproyeksikan kalkulasi antara potensi pemasukan versus biaya pemeliharaan serta risiko pengembalian aset.
2. Pembagian Kewenangan: Menata garis koordinasi yang tegas dan transparan mulai dari tingkat Kejaksaan Negeri (Kejari), Kejaksaan Tinggi (Kejati), BPA, hingga sinkronisasi bersama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang.
3. Pengakhiran dan Pengembalian: Merumuskan klausul baku sejak awal perjanjian, mencakup tata cara serah terima kembali, audit fisik aset, hingga sanksi tegas apabila pihak mitra terbukti wanprestasi.

Di samping itu, Supardi juga mendorong agar dasar hukum skema sewa dan usulan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO) dikaji secara mendalam bersama Kemenkeu. Ia menekankan pentingnya menyerap suara dari satuan kerja di daerah agar aturan tidak berjarak dari realitas operasional.

“Pengalaman dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja di lapangan perlu menjadi bahan untuk menguji rancangan prosedur ini. Kita ingin pedoman yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar bisa diterapkan secara efektif,” tambahnya.

Menuju Standar Kerja Seragam