Produksi Gula Surplus, APTRI Minta Kuota Impor Dihentikan

Soemitro menilai, kebijakan penghentian impor ketika produksi domestik mencukupi merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani tebu nasional. Selain menjaga kepastian pasar, langkah tersebut juga akan mendorong industri gula dalam negeri semakin kuat dan mandiri.

"Dengan produksi yang sudah mencukupi, prioritas pemerintah semestinya beralih dari membuka keran impor menjadi memastikan hasil produksi gula petani dalam negeri terserap di pasar," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada gula nasional. Hal itu disampaikan Amran saat kunjungan kerja di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Rabu, 26 Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Mentan meninjau pengembangan areal tebu baru di Lampung yang telah mencapai sekitar 30 ribu hektare. "Moga-moga bisa (produksi) 100 ton satu hektare," ujar Mentan Amran saat itu.

Mentan Amran juga menyebut sekitar 86 persen tanaman tebu rakyat atau plasma membutuhkan peremajaan. Untuk itu pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun guna membongkar tanaman lama dan menggantinya dengan tebu baru yang lebih produktif.

"86 persen itu plasma, tebu rakyat yang tidak layak, dibongkar. Sehingga Bapak Presiden perintahkan, kami diberi anggaran Rp1,7 triliun untuk membongkar plasma-plasma ini menjadi tebu baru," kata Mentan Amran.

"Kalau itu terjadi, insya Allah kebutuhan gula putih bisa cukup, bahkan lebih," ujarnya.