Tugas Danantara Ciptakan Ketahanan Pangan Untuk 290 Juta Jiwa Rakyat Indonesia

2.Hilirisasi Peternakan Ayam dan Unggas: Danantara menyiapkan anggaran sekitar Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam terintegrasi skala nasional. Proyek ini mencakup pembibitan, pakan, kesehatan hewan, logistik, hingga pemasaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta swasembada protein

3.Danantara menyiapkan proyek revitalisasi tambak seluas 20.413 hektare di wilayah Pantura dengan nilai investasi mencapai Rp26 triliun di bawah sektor ketahanan pangan dan akuakultur.

4.Pengelolaan BUMN Lintas Sektor: Melalui Danantara Asset Management, lembaga ini mengelola portofolio BUMN terkait sektor pangan dan pupuk untuk menopang prioritas strategis nasional.

Ketahanan Pangan Tidak Cukup dengan Produksi: Pelabuhan Menjadi Kunci

Ketahanan pangan Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dinamika geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta ketidakpastian perdagangan internasional menuntut Indonesia membangun sistem pangan yang tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga menjamin kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Dengan jumlah penduduk yang mendekati 290 juta jiwa sebagaimana diproyeksikan dalam dokumen yang menjadi dasar kajian ini, persoalan pangan bukan lagi semata-mata urusan pertanian. Ketahanan pangan telah berkembang menjadi persoalan strategis yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi, pemerataan pembangunan, keamanan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuka peluang untuk memperkuat pembiayaan sektor pangan melalui investasi jangka panjang, pengembangan industri pengolahan, serta penguatan ekosistem bisnis dari hulu hingga hilir.

Pada November 2025, Kementerian Pertanian mengumumkan kesepakatan rencana investasi hilirisasi pertanian, perkebunan, hortikultura, dan peternakan senilai Rp371 triliun bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang dipimpin Rosan Roeslani. Rencana tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Namun, terdapat satu dimensi penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar dalam pembahasan investasi pangan nasional, yaitu infrastruktur logistik maritim. Investasi pangan tidak akan optimal apabila hasil produksi tidak dapat didistribusikan secara cepat, efisien, dan terjangkau. Di sinilah pelabuhan-pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero), atau Pelindo, memiliki peran strategis.

Teori Biaya Transaksi: Mengapa Efisiensi Pelabuhan Berpengaruh pada Harga Pangan?

Salah satu landasan analitis yang relevan adalah teori biaya transaksi (transaction cost economics) yang dikembangkan Oliver E. Williamson, dengan akar pemikiran pada karya Ronald Coase.

Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menimbulkan biaya produksi, tetapi juga biaya untuk memindahkan barang, mencari informasi, mengoordinasikan kegiatan, menyimpan persediaan, dan mengelola ketidakpastian transaksi.

Dalam rantai pasok pangan, biaya-biaya tersebut dapat muncul dalam bentuk ongkos angkut dari sentra pertanian, biaya bongkar muat, biaya pergudangan, waktu tunggu kapal, penumpukan barang, kerusakan produk, dan keterlambatan distribusi.

Semakin panjang dan tidak efisien rantai distribusi, semakin besar pula kemungkinan biaya tersebut menekan margin petani, meningkatkan biaya usaha, atau diteruskan kepada konsumen.

Pelabuhan yang produktif, memiliki proses administrasi terintegrasi, serta didukung konektivitas transportasi yang baik dapat membantu mengurangi sebagian biaya tersebut.