PLN Transisi
Ketika beberapa bulan lalu RUPS mengangkat kembali Dr Darmawan Prasojo tetap sebagai dirut PLN ia tampak orang yang sangat kuat: sejak lama baru ada kali itu dirut PLN dapat masa jabatan kedua.
Untung tidak ada yang bilang itu sabotase yang dilakukan antek asing sebagai balasan atas kiriman asap dari kebakaran hutan di Indonesia.
Anda sudah tahu: listrik di Batam sebenarnya bukan urusan langsung PLN. Itu urusan PT PLN Batam. Itu anak perusahaan PLN khusus membawahi Batam dan Bintan. Punya direksi sendiri. Jadi yang layak diganti pertama-tama sebenarnya Dirut PT PLN Batam.
Tapi untuk menggantinya perlu RUPS PT PLN Batam. Yang harus berinisiatif melaksanakan adalah PLN Pusat sebagai pemegang saham mayoritas. Rupanya belum lagi dirut PLN memutuskan mengganti dirut PT PLN Batam sudah lebih dulu diganti.
Kenapa ada PT PLN Batam?
Zaman dulu memang ada ide agar tiap satu pulau berdiri PT PLN sendiri. Ada direksinya sendiri. Agar kemampuan memikirkan listrik di satu pulau bisa lebih fokus. Tidak lagi menunggu keputusan PLN Pusat.
"Satu PLN" untuk seluruh Indonesia memang terlalu besar. Apalagi Indonesia negara kepulauan: tidak bisa punya jaringan listrik yang tersambung secara nasional. Tidak bisa seperti Tiongkok atau negara Eropa. Amerika saja, yang satu daratan, perusahaan listriknya banyak.
Anda sudah tahu: di Indonesia kebutuhan setiap pulau berbeda jauh. Di Jawa jaringannya sudah harus 500 kva. Di Sumatera masih 275kva. Kalimatan dan Sulawesi 150 kva. Banyak pulau yang langsung 20 kva.
Pemikiran punya banyak PLN itu rupanya berhenti. Hanya sempat punya dua PLN saja: PT PLN Batam dan PT PLN Tarakan. Belakangan PT Tarakan dianggap terlalu kecil. Dirutnya hanya selevel kepala cabang di PLN. Sekarang PT PLN Tarakan sudah tidak ada. Listrik di sana kembali diurus oleh PLN Cabang Tarakan.
Sebaliknya, "men-Tarakan-kan": PT PLN Batam rupanya sulit. Mungkin saja banyak kepentingan yang berbenturan. PT PLN Batam sudah cukup seksi untuk jadi rebutan.
Padahal, akhirnya kelak, PT PLN Batam juga harus "hilang". Bukankah Presiden Prabowo sudah menegaskan BUMN dan anak cucunya akan dijadikan tinggal 200 perusahaan saja.
Baca Juga
Ide membuat banyak "PLN" dulu itu urung karena terlalu banyak kritik. Itu dicurigai sebagai langkah awal menuju swastanisasi dan liberalisasi PLN. Berarti ide itu lahir di sekitar tahun 1990-an --saat Indonesia harus tunduk pada IMF.
Seandainya ide itu terlaksana; apakah kelistrikan sekarang lebih baik? Sampai saat ini tidak ada yang melakukan kajian akademisnya.
Di Nagoya saya baca: salah satu tugas dirut PLN yang baru adalah membuat konsep struktur PLN ke depan. Terutama berkaitan dengan transisi energi --dari fosil ke green energy.
Tentu itu pekerjaan berat. Apakah PLN akan membangun solar sel sendiri? Atau diserahkan ke swasta? Atau kombinasi?
Harus jelas. PLN tidak boleh lagi ragu-ragu.
Berita Terkait
PLN Transisi
Camino Nakasendo
