Australia Tawarkan hingga A$10.000 untuk Warga yang Menyerahkan Senjata Api

Kompensasi Berbeda Berdasarkan Jenis Senjata

Pada tahap pertama, pemerintah menetapkan nilai kompensasi berdasarkan kategori senjata.

Revolver, misalnya, akan mendapatkan kompensasi hingga A$1.000 atau sekitar Rp12,6 juta. Senjata seperti air rifle mendapatkan sekitar A$450 atau Rp5,7 juta.

Untuk senapan, kompensasi berada di kisaran A$650 hingga A$1.000, sedangkan beberapa jenis shotgun mendapatkan kompensasi sekitar A$650 hingga A$850.

Nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kompensasi maksimum pada tahap kedua. Senjata api dengan nilai pasar lebih dari A$3.000 dapat masuk dalam skema kompensasi khusus dengan batas hingga A$10.000 atau sekitar Rp126,3 juta.

Dengan demikian, angka Rp126 juta bukan nilai yang diberikan secara otomatis kepada setiap pemilik senjata. Jumlah tersebut merupakan batas maksimal kompensasi untuk kategori senjata api bernilai tinggi yang memenuhi persyaratan program.

Program Terbesar Sejak Tragedi Port Arthur

Pemerintah Australia menyebut program ini sebagai salah satu langkah terbesar dalam pengendalian senjata api sejak buyback nasional setelah tragedi Port Arthur pada 1996.

Pada tragedi tersebut, seorang pelaku membunuh 35 orang di Tasmania. Peristiwa itu kemudian menjadi titik balik dalam kebijakan senjata api Australia dan mendorong program buyback besar-besaran.

Kali ini, pemerintah kembali menggunakan pendekatan serupa setelah serangan Bondi Beach. Bedanya, program terbaru berlangsung dalam kondisi jumlah senjata api di Australia telah meningkat dibandingkan beberapa dekade lalu.

Menurut pemerintah Australia, jumlah senjata api di negara tersebut mencapai sekitar 4,1 juta unit pada tahun lalu. Lebih dari 1,1 juta di antaranya berada di NSW.

Mengapa Australia Memilih Buyback?

Program buyback bertujuan mengurangi jumlah senjata yang berada di masyarakat, terutama senjata yang tidak lagi memenuhi aturan kepemilikan baru.

Secara kebijakan publik, kompensasi digunakan untuk mendorong pemilik menyerahkan senjata secara sukarela. Pemerintah kemudian dapat memastikan senjata tersebut dikeluarkan dari peredaran dan dihancurkan.

Pendekatan semacam ini sebelumnya menjadi bagian penting dari reformasi senjata api Australia setelah Port Arthur. Pemerintah berharap pengurangan jumlah senjata dapat menurunkan risiko penyalahgunaan senjata api pada masa mendatang.