fin.co.id - Menjelang dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Citra Network Nasional (CNN) merilis hasil survei terbaru yang memotret tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Survei tersebut tidak hanya mengukur kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo, tetapi juga menilai performa Kabinet Merah Putih (KMP), kondisi ekonomi, penegakan hukum, hingga efektivitas berbagai program prioritas pemerintah. Hasilnya menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif, meski sejumlah persoalan penting tetap menjadi perhatian.
Direktur Eksekutif Citra Network Nasional (CNN), Hilman Firmansyah, menjelaskan survei dilakukan ketika pemerintahan Prabowo mendekati dua tahun sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Menurut Hilman, kondisi global masih dipenuhi berbagai tantangan. Perang Rusia-Ukraina, konflik Iran, perang dagang Amerika Serikat dan China, serta perlambatan ekonomi dunia ikut memengaruhi situasi di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah pada sektor politik, ekonomi, sosial, dan bidang lainnya.
Metode Survei Libatkan 1.668 Responden di 38 Provinsi
Survei berlangsung pada 19-28 Juli 2026 dengan melibatkan 1.668 responden berusia minimal 17 tahun yang tersebar secara proporsional di seluruh 38 provinsi Indonesia.
Tim peneliti menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling (SMRS) dengan margin of error sebesar ±2,4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Komposisi responden terdiri atas 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Sementara itu, sebanyak 59 persen berasal dari wilayah pedesaan dan 41 persen tinggal di kawasan perkotaan.
Ekonomi Dinilai Stabil, Penegakan Hukum Mendapat Nilai Positif
Hasil survei memperlihatkan masyarakat memberikan penilaian yang cukup beragam terhadap kondisi nasional.
Baca Juga
Sebanyak 42,4 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia berada pada kategori sedang. Kemudian 27,2 persen menganggap ekonomi nasional baik atau sangat baik, sedangkan 28,3 persen menilai kondisi ekonomi masih buruk atau sangat buruk.
Untuk kondisi politik nasional, sebanyak 43,4 persen responden memberikan penilaian sedang. Sebanyak 38,5 persen menilai baik hingga sangat baik, sementara 11,6 persen memberikan penilaian buruk.
Penilaian positif juga terlihat pada sektor penegakan hukum. Sebanyak 40,8 persen responden menyatakan aspek tersebut berjalan baik hingga sangat baik. Adapun 30,3 persen menilai sedang dan 23,2 persen memberikan penilaian buruk.
Dalam isu pemberantasan korupsi, hampir separuh responden atau 48,7 persen memberikan penilaian baik hingga sangat baik. Sebaliknya, 26,5 persen masih menilai upaya tersebut belum memuaskan, sedangkan 20,5 persen memilih kategori sedang.
Sementara itu, kondisi ekonomi rumah tangga juga menunjukkan sinyal positif. Sebanyak 46,3 persen responden mengaku kondisi ekonomi keluarga mereka membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, 33,1 persen merasa kondisinya memburuk, sedangkan 20,6 persen menyatakan tidak mengalami perubahan.
