Dari dasar akademis tersebut, maka perspektif BPI Danantara harus menjadi jawaban kepada rakyat oleh negara/pemerintah dalam memberikan Kembali politik etis balas budi dengan mendorong skala ekonomi di level bawah rakyat sehingga terwujudnya amanah konstitusi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Pengejawantahan konstitusionalisme ini harus menjadi pathline tegas bagi pengelola BPI Danantara dengan berbagai program yang telah di canangkan untuk segera dijalankan berbasis pengetahuan, pengalaman dan benchmark tata Kelola yang berstandar internasional.
Maka langkah BPI Danantara dalam menjalankan tugas konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus didukung penuh oleh seluruh alat negara mulai dari presiden sebagai panglima tertinggi pemerintahan dan para penegak hukum mulai dari POLRI, KEJAKSAAN, KPK sehingga model model pengembangan skala ekonomi dari Danantara lewat BUMN BUMN mendapatkan kepercayaan penuh dari para stake holder yang terlibat terutama dalam pemberantasan korupsi di BUMN yang selama ini terkesan jamak lumrah sehingga merobek menggerogoti struktur konstruksi ekonomi rakyat secara menyeluruh
