Kita sudahi bagaimana tata Kelola dana dan asset negara yang ada di BUMN selama ini yang hanya menjadi bagi bagi zirah kekuasaan dan nadi ekonomi negara yang ada di BUMN selalu disedot dikuras oleh para elit tanpa mempedulikan kondisi rakyat semesta negri ini.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan salah satu tugas Politik Etik untuk menjadi salah satu capaian penting pemerintah dalam mengelola kekayaan dan aset negara secara lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada masa depan. pengelolaan yang benar dan tepat terhadap aset negara akan menjadi cadangan kekuatan ekonomi bagi generasi mendatang.
Danantara merupakan bentuk dana kedaulatan negara di mana kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan tepat benar dan transparan.
Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi kekuatan dan kedaulatan untuk masa depan generasi Indonesia di masa mendatang Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari seribu miliar dolar. Yang selama ini sering menjadi bancaan dan sumber mega korupsi dan tidak bisa kita pantau.
Sering kita tidak mengerti kekayaan kita mengalir kemana selama ini, setelah 81 tahun kita Merdeka. Danantara yang dalam 18 bulan pertama telah berhasil melakukan penutupan, konsolidasi, dan merger terhadap ratusan BUMN. hingga akhir Juli 2026, sebanyak 250 BUMN telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan.
Danantara diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang memperkuat daya saing nasional dan Internasional sekaligus menjadi warisan ekonomi bagi generasi Indonesia di masa depan.
Politik etis memberikan kontribusi besar dalam pembebasan suatu bangsa dari imperialism dan kolonialisme. Politik etis seperti pisau bermata dua dan secara tak langsung memberi keuntungan bagi pribumi.
Secara empiris hubungan timbal balik antara pendidikan dan nasionalisme dapat terlihat dalam satu episode perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak awal abad ke-20 ketika Belanda menjalankan politik etis, politik balas budi.
Politik etis atau balas budi yang disuguhkan Belanda waktu itu, dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal seperti Hollandsche-Inlandsche School (HIS), sekolah Belanda untuk bumiputera, Meer Uitgebred Lager Onderwijs (MULO) dan School tot Opleiding Van Indische Arisen (STOVIA).
“Dari sekolah inilah, muncul kesadaran pada peserta didik akan nilai-nilai kebangsaan. Para peserta didik menyadari akan kondisi penderitaan bangsanya sebagai akibat penjajahan Belanda,” seperti diungkap Heni Lestari ketika mempertahankan disertasinya bertajuk “Pendidikan Agama dan Nasionalisme (Studi pada Sekolah Islam Terpadu di Jakarta)” dalam ujian Doktoral yang digelar di Ruang Auditorium SPs, pada Kamis, 14 Desember 2017.
Baca Juga
Di hadapan para penguji Prof. Dr. Husni Rahim; Prof. Dr. Zulkifli, MA; Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag; dan Prof. Dr. Masykuri Abdillah. Sedangkan selaku Promotor adalah Prof. Dr. Dede Rosyada, MA dan Prof. Dr. Abuddin Nata, Heni berhasil meraih prestasi Sangat Memuaskan dengan IPK 3,48.
Heni menjelaskan lebih jauh, bahwa politik etis merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kolonial Belanda terhadap pribumi, rakyat Indonesia, yang mengalami penderitaan luar biasa akibat politik tanam paksa kolonial Belanda.
“Politik etis ini dipelopori Pieter Brooshooft dan C Th Van de Venter, yang membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk memperhatikan nasib rakyat pribumi,” tegas Heni menjawab pertanyaan Prof Dr Dede Rosyada.
Menurut pandangannya dalam konteks Indonesia dan negara-negara Islam saat itu, membangun nasionalisme melalui kesadaran intelektual dan kembali kepada nilai-nlai agama, merupakan pandangan yang menguatkan bahwa cinta tanah air, merupakan semangat utama nasionalisme.
“Semangat nasionalisme tak sekadar perjuangan fisik dengan memangul senjata. Tapi aura nasionalisme juga dengan menanamkan nilai-nilai luhur yang bersifat educative, seperti kesdaran akan penderitaan bangsanya,” tegas Heni.
