Ogah Pungut SPP di Sekolah Negeri, Dedi Mulyadi Bongkar Dugaan Penyelewengan Dana BOS Rp4 Miliar

fin.co.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah di wilayahnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, ditemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yang nilainya mencapai sekitar Rp4 miliar.

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan kuat bagi Dedi Mulyadi untuk menolak usulan pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Menurutnya, kebutuhan operasional sekolah negeri sejatinya telah terpenuhi melalui dana BOS dari pemerintah pusat serta bantuan operasional yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dugaan Penyimpangan Dana BOS

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap penggunaan anggaran pendidikan menunjukkan masih adanya dugaan dana BOS yang digunakan di luar kepentingan pendidikan.

Ia mengaku telah melakukan pengecekan terhadap berbagai sekolah sebagai sampel dan menyimpulkan bahwa anggaran operasional yang tersedia sebenarnya sudah memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

"Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak," ujar Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu (18/7/2026).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa apabila seluruh hasil pemeriksaan dibuka ke publik, terdapat indikasi penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp4 miliar," tambahnya.

Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian masyarakat karena menyangkut pengelolaan dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu layanan sekolah.

Tolak Reaktivasi SPP di SMA dan SMK Negeri

Sebelumnya, muncul usulan dari sejumlah Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Komisi V DPRD Jawa Barat agar SPP di SMA dan SMK negeri diaktifkan kembali.