Menko Pangan Sebut Koperasi Desa Merah Putih Tak Sama dengan Supermarket, Apa Bedanya?

fin.co.id - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) berbeda dengan toko ritel modern atau supermarket. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas).

Penegasan ini meluruskan berbagai opini yang berkembang di tengah publik agar masyarakat memahami peran krusial lembaga ini secara tepat.

"Bukan supermarket," Zulkifli ditemui sebelum menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Zulkifli menjelaskan, selama ini banyak masyarakat yang salah paham terkait dengan keberadaan Koperasi Desa. Menurutnya, banyak yang beranggapan bahwa Koperasi Desa akan menggantikan toko ritel modern. Padahal, kehadiran wadah ini mengusung misi yang jauh lebih spesifik untuk menyokong kehidupan para produsen pangan lokal.

Penyelamat Harga Komoditas Petani, Peternak, dan Nelayan

Alih-alih bersaing memperebutkan pangsa pasar ritel, badan usaha milik warga ini memegang peranan vital di hulu rantai pasok. Ia menjelaskan Koperasi Desa berfungsi sebagai offtaker atau bertindak sebagai penyerap hasil dari petani, peternak, maupun nelayan.

Peran aktif ini menjadi garda terdepan untuk mencegah permainan harga dari para tengkulak yang kerap merugikan produsen kecil. Menurutnya, hal ini sangat diperlukan agar petani, peternak dan juga nelayan bisa mendapatkan harga yang pantas atau tidak di bawah standar.

"Itu kalau harga gabahnya di bawah standar yang kita tentukan, maka koperasi bisa take over, beli gabah, jagung, dan lain-lain ya," terang Zulkifli.

Saluran Resmi Bansos dan Progres Pembangunan Fisik Kopdes

Selain mengamankan tingkat kesejahteraan para produsen pangan, lembaga ini juga mengemban tugas penting untuk melayani kebutuhan sosial warga. Dari sisi infrastruktur, kata Zulkifli, Koperasi Desa bertindak sebagai wadah untuk menyalurkan berbagai bantuan, seperti bantuan sosial (bansos), barang-barang subsidi dan lainnya.

"Bantuan-bantuan, bansos, barang-barang subsidi, itu harus melalui Kopdes nanti. Sehingga jelas, karena tiap desa ada," ujar Zulkifli.

Pemerintah terus mematangkan kesiapan operasional dengan menggenjot pembangunan sarana fisik di berbagai daerah agar distribusi bantuan berjalan mulus.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simpkopdes) per 14 Juli 2026, sebanyak 83.382 koperasi telah terbentuk tapi belum semuanya memiliki bangunan fisik.

Dari jumlah tersebut, terdapat 38.054 usulan lahan untuk pembangunan fisik koperasi, sebanyak 35.867 telah terverifikasi, 19.296 koperasi masih dalam tahap pembangunan, dan 16.091 koperasi telah menyelesaikan pembangunan 100 persen.