Setelah Hampir Dua Dekade Berkuasa, Hamas Umumkan Mundur dari Pemerintahan di Gaza

fin.co.id — Kelompok Palestina Hamas secara mengejutkan mengumumkan pembubaran badan yang telah memerintah Jalur Gaza selama hampir dua dekade terakhir.

Langkah politik strategis yang dikeluarkan pada Senin, 6 Juli 2026 ini bertujuan untuk membuka jalan lebar bagi komite teknokrat dalam menerapkan jalannya pemerintahan sipil baru di wilayah yang saat ini masih dilanda perang dahsyat serta kepungan ketat tersebut.

Keputusan besar ini menandai sebuah pergeseran peta politik yang sangat signifikan oleh Hamas. Kelompok tersebut tercatat telah mengendalikan dan memerintah kawasan Gaza sejak para pejuangnya merebut kendali penuh dari gerakan Palestina saingan, Fatah, pada tahun 2007 silam, pasca kemenangan besar Hamas dalam pemilihan legislatif di tahun sebelumnya.

Komitmen Mundur dari Birokrasi Harian Gaza

Sejak kesepakatan mengenai "gencatan senjata" yang dimediasi oleh Amerika Serikat dengan pihak Israel mulai berlaku efektif di Gaza pada Oktober lalu, faksi ini sudah berulang kali menegaskan bahwa mereka siap untuk mundur sepenuhnya dari roda pemerintahan sehari-hari.

Walaupun demikian, pertanyaan krusial mengenai pelucutan senjata mereka hingga kini tetap menjadi hal yang belum terselesaikan secara tuntas.

Proses transisi birokrasi ini bermula secara konkret saat Mohammed al-Farra, yang menjabat sebagai kepala komite darurat pemerintah, mengambil tindakan tegas untuk mengundurkan diri demi memuluskan kesepakatan bersama.

“Telah memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri resminya dari jabatannya dan mengumumkan pembubaran Komite Darurat Pemerintah, sebagai demonstrasi keseriusan langkah-langkah ini, dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah disepakati, dan untuk memfacilitasi proses transisi administratif,” demikian bunyi pernyataan yang dirilis oleh Kantor Media Pemerintah Gaza pada hari Senin.

Akselerasi Peran Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)

Seorang pejabat internal faksi tersebut mengungkapkan bahwa kelompoknya sangat menginginkan kehadiran serta masuknya Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) secara cepat.

Badan independen inilah yang mendapatkan tugas berat untuk mengawasi seluruh jalannya administrasi masa depan Gaza di bawah payung rencana strategis besutan AS demi mengakhiri perang genosida Israel di wilayah Palestina.

Juru bicara resmi mereka menegaskan bahwa pelepasan kekuasaan sipil ini bertujuan untuk mematahkan segala bentuk alasan politis maupun militer dari pihak lawan yang terus melancarkan aksi penghancuran.

“Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan dalih apa pun bagi pendudukan, yang terus melakukan agresi dan perang pemusnahan,” kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem, kepada kantor berita AFP.

“Kami berharap [NCAG] segera hadir, dan Hamas menegaskan kes readiness-nya untuk menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada komite tersebut untuk memastikan keberhasilannya.”

Konsesi Politik demi Kelancaran Negosiasi Damai