Pandangan tersebut mendapat dukungan dari pengamat ekonomi. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menilai bahwa harga gas bumi sebenarnya hanya menjadi salah satu komponen kecil dalam struktur biaya operasional pabrik.
Oleh karena itu, publik tidak bisa menunjuk isu energi ini sebagai satu-satunya biang keladi melemahnya daya saing ataupun meningkatnya ancaman PHK.
"Daya Saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," ujar Komaidi.
Komaidi memaparkan bukti ilmiah berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa porsi pengeluaran untuk bahan bakar (termasuk gas, pelumas, dan tenaga listrik) dalam struktur biaya input industri hanya bertengger di angka sekitar 6,35 persen.
Sebaliknya, beban biaya terbesar justru berasal dari pengadaan bahan baku serta bahan penolong. Porsinya sangat mendominasi, yakni mencapai 64,60 persen hingga 96,76 persen, tergantung pada jenis industrinya.
Melihat fakta ini, Komaidi menyarankan agar pemerintah fokus memperkuat strategi industri makro, menjaga permintaan pasar domestik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta menjamin ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.
Struktur Biaya Gas pada Tiap Sektor Industri
Analisis dari ReforMiner Institute juga membuktikan bahwa tidak semua sektor industri yang menerima kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas gas tersebut.
Porsi biaya gas pada industri oleokimia hanya sekitar 3,3 persen, industri sarung tangan karet sekitar 7–14 persen, sedangkan industri kaca sekitar 16 persen dari total biaya produksi.
Oleh karena itu, Komaidi mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan berbagai aspek multidimensi sebelum mengetok kebijakan harga gas yang baru.
Pernyataan dari para tokoh ini sekaligus merespons langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6). Sebelumnya, Dasco menyampaikan bahwa pihak parlemen siap melakukan mitigasi darurat setelah menerima laporan potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu buruh di salah satu pabrik keramik yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Isu yang berkembang menyebutkan ancaman pengurangan staf tersebut dipicu oleh lonjakan harga gas industri.
Baca Juga
Sebagai tindak lanjut, Dasco menegaskan bahwa dewan akan segera membuka jalur komunikasi langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk membahas dan mencari jalan keluar terbaik terkait penyesuaian harga gas industri tersebut.
