News . 27/06/2026, 06:46 WIB

Bupati Gowa Diduga Selingkuh dengan Konsultan Politiknya, Aibnya Terbongkar di Sidang Angket DPRD

Penulis : Afdal Namakule
Editor : Afdal Namakule

fin.co.id - Sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu, 24 Juni 2026 malam, menghadirkan suami Bupati Gowa, Khaerul Aco, sebagai saksi. Dalam keterangannya, Khaerul mengungkapkan bahwa dirinya telah lama mendengar informasi mengenai dugaan hubungan antara istrinya, Husniah Talenrang, dengan konsultan politiknya, Basri Kajang.

Kehadiran Khaerul dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah polemik yang menyeret nama Bupati Gowa, termasuk isu dugaan perselingkuhan yang belakangan menjadi perhatian publik.

Dalam persidangan, anggota Pansus Hak Angket, Ahmad Sirajuddin, menanyakan kondisi rumah tangga Khaerul dengan Husniah sekaligus meminta klarifikasi mengenai berbagai informasi yang selama ini beredar di tengah masyarakat.

Menjawab pertanyaan tersebut, Khaerul mengaku telah beberapa kali meminta penjelasan langsung kepada istrinya mengenai pemberitaan yang mengaitkan Husniah dengan Basri Kajang. Namun, menurut dia, seluruh tudingan itu selalu dibantah.

"Namun beliau tidak mengakui. Saya menanyakan langsung ke ibu. Beliau menjawab pemberitaan itu tidak benar," kata Khaerul dalam persidangan.

Khaerul menjelaskan bahwa dirinya mengenal Basri Kajang sehingga pada awalnya tidak mudah mempercayai informasi yang diterimanya. Meski berbagai laporan mengenai dugaan hubungan tersebut terus berdatangan dari sejumlah pihak, ia mengaku masih meragukan kebenarannya.

Pandangannya mulai berubah setelah mengikuti perkembangan pembahasan hak angket di DPRD Gowa. Menurut dia, sejumlah keterangan saksi dalam rapat dengar pendapat membuat keyakinannya berubah.

"Awalnya saya memang banyak menerima informasi, tetapi saya belum yakin. Saat RDP yang pertama, saya melihat ada beberapa saksi yang dipanggil dan ada juga sumber-sumber yang memberikan informasi yang valid. Jadi saya merasa memang benar terjadi perselingkuhan itu," ujarnya.

Selain menyinggung dugaan perselingkuhan, Khaerul juga mengungkapkan proses perceraian antara dirinya dengan Husniah yang disebut sedang berjalan. Ia menyatakan tidak pernah menerima surat panggilan resmi dari Pengadilan Agama maupun menghadiri persidangan perkara tersebut.

Menurut Khaerul, dirinya baru mengetahui adanya proses gugatan cerai setelah memperoleh informasi bahwa perkara itu telah memasuki tahap putusan.

"Saya baru tahu ada surat panggilan itu kemarin. Memang ada surat panggilan yang diterima asisten rumah tangga saya, tetapi tidak diberi tahu karena katanya atas perintah ibu Husniah," ungkapnya.

Ia mengaku terkejut karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam proses persidangan sejak awal.

Menutup keterangannya, Khaerul berharap Kabupaten Gowa ke depan dipimpin oleh sosok yang mengedepankan nilai moral dan etika dalam menjalankan pemerintahan.

"Saya berharap Gowa ke depan memiliki pemimpin yang lebih bermoral dan beretika," katanya.

Sementara itu, Pansus Hak Angket DPRD Gowa berencana memanggil Bupati Gowa, Husniah Talenrang, untuk memberikan klarifikasi secara langsung pada sidang berikutnya. Hak angket tersebut dibentuk DPRD Gowa setelah muncul berbagai polemik yang melibatkan kepala daerah tersebut.

Selain dugaan perselingkuhan dengan konsultan politiknya, Husniah juga menjadi sorotan terkait sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial. Salah satunya ialah proyek pengadaan seragam sekolah bernilai miliaran rupiah yang sempat menjadi perhatian publik.

Dalam sejumlah pembahasan di DPRD, nama Basri Kajang disebut memiliki peran dalam pengurusan proyek tersebut. Melalui hak angket, DPRD Gowa berupaya menghimpun keterangan dari berbagai pihak untuk menelusuri dugaan pelanggaran etika maupun penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi perhatian masyarakat.

Di sisi lain, Husniah meminta agar Pansus Hak Angket tidak mencampuri ranah privasi dirinya. Ia menilai pembahasan hak angket di DPRD telah melenceng dari fungsi pengawasan yang dimiliki anggota dewan.

"Kesaksian sejumlah saksi di sidang pansus, termasuk keterlibatan jurnalis sebagai saksi, saya menyoroti aspek legalitasnya. Saya mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, seorang jurnalis tidak seharusnya menjadi saksi dalam sidang pansus atau hak angket karena hal tersebut bertentangan dengan kode etik jurnalistik," katanya.

Husniah juga menegaskan kesiapannya menghadapi proses hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam Pansus Hak Angket DPRD Gowa. Menurutnya, setiap orang memiliki hak atas privasi yang harus dihormati sehingga campur tangan yang berlebihan terhadap kehidupan pribadi dinilai tidak sejalan dengan aturan maupun etika. *

           

Network;
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNPos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com

           

Network:
FinNews.id   |  Radarpena.co.id   |  IKNPos.id