fin.co.id - Pemerintah Amerika Serikat membuat pengakuan mengejutkan terkait pemanfaatan teknologi canggih dalam operasi tempur mereka. Pihak berwenang mengungkapkan bahwa militer AS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) Grok milik Elon Musk dalam serangan terhadap Iran. Informasi krusial ini tertuang dalam sebuah dokumen hukum yang dilihat AFP pada Selasa, 16 Juni 2026.
Dokumen tertanggal 15 Juni tersebut sebenarnya bertujuan membela penggunaan turbin gas oleh xAI, perusahaan milik sang miliarder, yang mengoperasikan pusat data raksasa. Fasilitas teknologi tersebut saat ini tengah menghadapi target gugatan lingkungan dari kelompok masyarakat.
Dalam dokumen tersebut, Departemen Kehakiman AS berpendapat bahwa gugatan hukum itu "mengancam keamanan nasional, ekonomi, dan energi Amerika dengan berupaya memutus pasokan listrik untuk inovasi kecerdasan buatan yang mendukung operasi militer Departemen Perang."
Model Grok Gov Dongkrak Efisiensi Serangan Udara Pentagon
Untuk memperkuat pembelaan tersebut, jaksa federal menghadirkan kesaksian dari kepala AI Pentagon, Cameron Stanley. Di bawah sumpah, Stanley menyatakan bahwa militer AS sudah menggunakan Grok dalam Proyek Maven. Program penargetan berbantuan AI militer AS ini awalnya mengandalkan dukungan model Claude dari Anthropic sebelum beralih ke teknologi milik Musk.
Integrasi teknologi baru ini terbukti masif di medan perang. Sistem Cerdas Maven (MSS) proyek tersebut “memungkinkan pasukan AS untuk mengerahkan lebih dari 2.000 amunisi ke 2.000 target berbeda dalam waktu 96 jam selama Operasi Epic Fury,” kata pernyataan Stanley.
Lebih lanjut, Stanley memuji performa teknologi milik pendiri SpaceX tersebut. Ia mengapresiasi “peningkatan efisiensi operasional yang sangat besar yang dimungkinkan oleh Model Grok Gov.”
Pusat Data xAI Terjerat Gugatan Lingkungan oleh Organisasi Hak Sipil
Di sisi lain, operasional pusat data xAI yang menyokong kecerdasan buatan militer ini memicu konflik sosial. NAACP, sebuah organisasi hak sipil yang membela hak-hak warga Amerika kulit hitam, menggugat xAI di pengadilan. Mereka menuduh perusahaan tersebut mengoperasikan puluhan turbin tanpa izin yang melanggar Undang-Undang Udara Bersih.
Kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan bahwa turbin-turbin tersebut mencemari lingkungan mayoritas kulit hitam. Namun, pihak xAI membantah tuduhan tersebut. Mereka berargumen bahwa turbin-turbin tersebut bersifat sementara dan bergerak, dan oleh karena itu tidak tunduk pada peraturan lingkungan yang ketat.
Boikot Karyawan dan Peralihan Kontrak AI Militer Pentagon
Keterlibatan teknologi komersial dalam perang global terus memicu dinamika internal yang tinggi di Silicon Valley. Pada akhir Februari, pemerintah AS mengakhiri kontraknya dengan Anthropic.
Pemutusan hubungan kerja sama ini terjadi setelah perusahaan tersebut menolak untuk mengizinkan alat-alatnya digunakan untuk serangan otomatis sepenuhnya atau pengawasan massal terhadap warga Amerika.
Baca Juga
Akibat penolakan tersebut, Pentagon kemudian beralih ke pesaing Anthropic, seperti Google, OpenAI, dan xAI, untuk melanjutkan upaya pengembangan AI militer. Namun langkah ini tidak berjalan mulus di semua lini. Di Google, lebih dari 600 karyawan menuntut agar perusahaan tidak menyediakan AI kepada militer untuk operasi rahasia, sementara pihak lain menyuarakan kekhawatiran luas tentang ancaman AI bagi kemanusiaan.
Meski demikian, transisi penuh militer AS ke sistem baru ini membutuhkan waktu. Pada bulan Maret, pemerintah bahkan harus mengakui bahwa Claude masih digunakan untuk perang di Iran sebelum Grok mengambil alih peran utama.
