fin.co.id - Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, yang saat ini masih mengendalikan sebagian wilayah di Jalur Gaza, membuat pernyataan penting mengenai masa depan kekuatan militer mereka. Kelompok ini menyatakan kesiapan untuk menyerahkan seluruh persenjataannya, namun dengan syarat yang sangat ketat. Mereka hanya akan menyerahkan kontrol militer tersebut kepada otoritas resmi Palestina, bukan kepada pihak asing.
Sikap tegas ini menjadi sinyal bahwa kelompok tersebut menolak keras segala bentuk intervensi luar yang mencoba melucuti kekuatan pertahanan mereka secara sepihak.
“Senjata hanya dapat diserahkan kepada pihak Palestina, baik itu Otoritas Nasional Palestina maupun negara Palestina yang nantinya akan hadir di Gaza. Senjata tidak akan pernah diserahkan kepada Israel, struktur yang berafiliasi dengannya, ataupun Amerika Serikat,” kata Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzouk, kepada RIA Novosti yang dipublikasi Rabu, 17 Juni 2026.
Pelucutan Senjata Tanpa Kejelasan Politik Bisa Memicu Perang Saudara
Menurut Abu Marzouk, isu mengenai pelucutan senjata kelompok-kelompok pejuang di Palestina merupakan perkara politik yang sangat sensitif. Oleh karena itu, bangsa Palestina harus memegang perspektif serta masa depan politik yang jelas terlebih dahulu.
Ia menilai cetak biru penyelesaian masalah Gaza yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump sama sekali tidak memuat kejelasan masa depan tersebut. Menurutnya, memaksakan transisi tanpa pondasi politik yang matang justru akan memicu tragedi baru di kawasan.
“Berdasarkan pengalaman berbagai negara, melucuti kekuatan yang mengendalikan Jalur Gaza berarti membuka jalan menuju perang saudara atau munculnya kekacauan,” ujarnya memperingatkan.
Untuk memperkuat argumennya, Abu Marzouk mencontohkan sejarah kelam yang terjadi di Iraq. Kala itu, pasukan pendudukan Amerika Serikat mengambil keputusan sepihak dengan membubarkan institusi tentara dan kepolisian Irak. Langkah ceroboh tersebut terbukti gagal dan langsung menyebabkan kekacauan massal, perang saudara, serta memicu penyebaran kelompok-kelompok teroris yang tak terkendali.
Rencana AS di Bawah Donald Trump Dapat Penolakan dari Rusia dan China
Dinamika diplomatik di panggung dunia luar sendiri terus bergulir dinamis. Pada pertengahan November, Dewan Keamanan PBB sebenarnya telah menyetujui sebuah resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat. Resolusi tersebut berisi dukungan penuh terhadap rencana komprehensif rancangan Donald Trump untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan dan politik di Gaza.
Dalam pemungutan suara tersebut, sebanyak 13 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan memilih untuk mendukung resolusi tersebut. Sementara itu, dua negara berkekuatan veto, yakni Rusia dan China, memilih untuk mengambil sikap abstain.
Rencana damai yang Amerika Serikat usulkan untuk masa depan Gaza tersebut mencakup beberapa poin krusial, antara lain:
Baca Juga
- Pembentukan administrasi internasional sementara untuk mengelola wilayah konflik.
- Pembentukan dewan perdamaian khusus yang berada di bawah pimpinan Trump langsung.
- Pengerahan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan di lapangan.
Meski dokumen tersebut sudah mengantongi persetujuan PBB, implementasi di dunia nyata masih menghadapi jalan buntu. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, sebelumnya menyatakan bahwa kelanjutan implementasi rencana perdamaian versi Trump untuk konflik Gaza ini masih sangat dipertanyakan.
Keraguan ini muncul mengingat pihak Israel maupun Hamas hingga saat ini masih terus saling menuduh adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam inisiatif damai tersebut.
