fin.co.id - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menilai kritik yang muncul terhadap berbagai program pemerintah, termasuk kebijakan pembangunan desa, merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi.
Menurut Riza, setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
"Setiap program itu pasti ada plus minusnya. Pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, yang penting ada alasannya. Kita masih demokratis, masih terus belajar, masih banyak yang juga belum bisa menerima, banyak juga yang masih nyinyir, itu bagian dari demokrasi kita," kata Riza Patria kepada ANTARA di Beijing, Rabu 27 Mei.
Pernyataan itu disampaikan Riza di sela agenda rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan atau Global Partnership for Poverty Alleviation and Development (GPPAD) yang diinisiasi pemerintah China.
Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memahami karakter masyarakat Indonesia yang beragam dalam menyikapi sebuah program pemerintah.
"Tentu para pemimpin, termasuk Presiden Prabowo memahami karakter masyarakat kita. Kami tidak ingin menyalahkan mereka, kami ajak mereka ikut memberikan kontribusi terbaik yang membangun desa, membangun bangsa," katanya.
Riza juga mengajak masyarakat, termasuk pihak yang selama ini kritis terhadap pemerintah, untuk ikut terlibat langsung dalam pembangunan desa.
"Semua yang selama ini nyinyir mungkin, menyalahkan pemerintah, kita beri kesempatan untuk terlibat aktif membangun Indonesia. Dengan cara, ayo kita bangun desa kita masing-masing. Kalau setiap tokoh nanti memberikan kontribusi terbaik yang membangun desa, maka desa akan maju, pada akhirnya Indonesia akan maju," kata Riza.
Pemerintah saat ini tengah menjalankan sejumlah program pengentasan kemiskinan di era Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Program tersebut mulai dijalankan sejak 16 Mei 2026 dengan peresmian operasional 1.061 KDKMP.
Baca Juga
Berdasarkan data hingga 25 Mei 2026, terdapat 13 provinsi yang telah memiliki gerai KDKMP dengan total 10.534 gerai atau sekitar 12,6 persen dari total 83.376 koperasi yang telah berbadan hukum.
Jawa Tengah menjadi provinsi dengan progres pembangunan gerai terbanyak, yakni mencapai 75,54 persen.
Pemerintah menargetkan sebanyak 20.000 hingga 30.000 koperasi desa dapat selesai dibangun pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2026. Dalam jangka panjang, program itu ditargetkan menjangkau lebih dari 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia.
Untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan 58,03 persen Dana Desa 2026 atau sebesar Rp34,57 triliun dari total pagu Rp60,57 triliun. Selain itu, pemerintah juga sedang merekrut sekitar 30.000 manajer koperasi.
Meski demikian, program KDKMP turut menuai kritik. Sejumlah pihak menilai program tersebut terlalu sentralistik karena pemerintah dianggap memegang hampir seluruh kendali, mulai dari perancangan bisnis, pendanaan, penyediaan infrastruktur, perekrutan sumber daya manusia hingga penghubung rantai pasok nasional.
