Rusia Makin Agresif! Putin Hapus Utang Rp2,5 Miliar untuk Warga yang Mau Ikut Perang Ukraina, Ada Ketentuannya?

fin.co.id  -  Vladimir Putin kembali membuat gebrakan baru terkait perang Invasi Rusia ke Ukraina. Pemerintah Rusia kini menawarkan penghapusan utang hingga 10 juta rubel atau setara sekitar Rp2,5 miliar bagi warga yang bersedia bergabung dalam operasi militer di Ukraina.

Kebijakan tersebut resmi diumumkan melalui dekret terbaru yang ditandatangani Putin pada Senin (25/5). Langkah ini menjadi bagian dari strategi Kremlin untuk mempertahankan jumlah personel tempur setelah konflik dengan Ukraina berlangsung lebih dari empat tahun.

Dalam aturan baru itu, penghapusan utang berlaku bagi warga Rusia yang menandatangani kontrak dinas militer setelah 1 Mei 2026. Tak hanya untuk prajurit, fasilitas tersebut juga bisa dinikmati pasangan mereka.

Namun ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Kontrak militer wajib berdurasi minimal satu tahun dan secara spesifik ditujukan untuk menjalankan “operasi militer khusus”, istilah resmi yang digunakan Kremlin untuk menyebut invasi Rusia ke Ukraina.

Selain itu, utang yang bisa dihapus hanya pinjaman yang dibuat sebelum 1 Mei 2026. Nilai penghapusan utang mencapai 10 juta rubel, angka yang disebut setara harga apartemen satu kamar di Moskow berdasarkan data properti Rusia.

Langkah ini dinilai menjadi bukti bahwa Rusia semakin serius mempertahankan kekuatan militernya di tengah perang berkepanjangan. Selama ini, pemerintah Rusia memang terus menawarkan berbagai insentif bagi warga yang mau bertempur di garis depan.

Selain gaji tinggi, para veteran perang juga dijanjikan berbagai fasilitas sosial dan pendidikan setelah kembali dari medan tempur. Putin sebelumnya menyatakan para eks tentara akan diprioritaskan masuk universitas maupun lembaga pendidikan lanjutan.

Di sisi lain, ekonomi Rusia juga semakin diarahkan untuk menopang kebutuhan perang. Sektor militer kini mendapat perhatian dan prioritas yang lebih besar dibanding sejumlah sektor sipil lainnya.

Tak hanya soal rekrutmen tentara, Putin juga menandatangani undang-undang baru yang memungkinkan pengerahan militer Rusia ke luar negeri demi melindungi warga negaranya yang menghadapi proses hukum di negara lain.

Menurut laporan kantor berita EFE, aturan tersebut membuka peluang bagi Moskow melakukan intervensi militer apabila warga Rusia dianggap terancam penahanan atau proses hukum yang dinilai tidak sah menurut versi Kremlin.

Salah satu kasus yang disebut berkaitan dengan aturan baru itu adalah penangkapan arsitek Rusia, Alexander Butyagin, di Polandia pada Desember 2025 atas permintaan Ukraina. Ia dituduh melakukan penggalian di Krimea, wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia sejak 2014.

Ketua Komite Pertahanan parlemen Rusia Andrey Kartapolov mengatakan aturan baru tersebut dapat diterapkan pada kasus serupa di masa mendatang.

Situasi ini membuat perhatian dunia internasional kembali tertuju pada Rusia. Banyak pengamat menilai kebijakan terbaru Kremlin menunjukkan bahwa perang Ukraina masih akan berlangsung panjang dan Rusia terus menyiapkan berbagai cara untuk menjaga kekuatan militernya tetap stabil. (*)