Menlu AS: 'Kemajuan Kecil' Telah Dicapai Terkait Situasi Iran dan Selat Hormuz

fin.co.id - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengonfirmasi adanya perkembangan terbaru mengenai ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah AS melihat telah terjadi "sedikit kemajuan" terkait situasi panas yang melibatkan Iran dan Selat Hormuz. Meski situasi mulai melunak, Washington memastikan tidak akan mengubah prinsip keamanan mereka terhadap program nuklir Teheran.

“Ada sedikit kemajuan, saya tidak ingin melebih-lebihkannya, tetapi ada sedikit pergerakan, dan itu bagus,” kata Rubio kepada wartawan menjelang pertemuan menteri luar negeri NATO bersama Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, pada Jumat, 22 Mei 2026.

AS Tolak Keras Aturan Pajak Tol Sepihak di Jalur Pelayaran Dunia

Walau mendeteksi adanya pergerakan positif dalam proses diplomasi, Marco Rubio menegaskan bahwa sikap dasar negaranya tidak bergeser sedikit pun. AS berkomitmen penuh untuk menjamin keamanan global dan menyetop ambisi militer Teheran secara total.

“Prinsip-prinsip dasarnya tetap sama,” menambahkan: “Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir, mereka tidak dapat membuatnya.”

Saat ini, Gedung Putih sedang menunggu hasil dari rangkaian diskusi yang masih berjalan. Rubio menggarisbawahi bahwa forum internasional harus segera menuntaskan isu-isu krusial seputar pengayaan uranium serta kepemilikan persediaan uranium yang sangat diperkaya oleh pihak Teheran.

Selain perkara nuklir, Menlu AS juga membongkar siasat terstruktur Iran di jalur maritim internasional. Ia menuduh Iran berupaya membangun "sistem pengenaan biaya" atau pungutan tol bagi kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. Pihak Teheran bahkan mencoba membujuk negara tetangganya, Oman, agar mau bergabung dalam inisiatif penarikan retribusi tersebut.

Rubio menilai gagasan penarikan biaya di jalur pelayaran internasional tersebut sebagai hal yang "tidak dapat diterima." Ia memperingatkan dampak buruk jika dunia membiarkan tindakan sepihak ini lolos tanpa sanksi.

“Tidak ada negara di dunia yang seharusnya menerima hal itu,” katanya. “Jika itu terjadi di Selat Hormuz, itu akan terjadi di lima tempat lain di seluruh dunia,” tambah Rubio.

Dorong Resolusi PBB dan Soroti Ancaman Veto Dewan Keamanan

Guna meredam ambisi sepihak tersebut, diplomat utama Amerika Serikat ini menyatakan bahwa pihaknya tengah berjuang keras di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Washington sedang mengupayakan pengesahan sebuah resolusi khusus yang disponsori oleh Bahrain untuk menyelesaikan sengkarut Selat Hormuz. Rubio mengklaim draf resolusi tersebut telah mengantongi dukungan internasional yang sangat luas dari berbagai negara.

“Mari kita lihat apakah PBB masih berfungsi,” kata Rubio.

Namun, ia juga melempar kritik tajam terhadap sejumlah anggota Dewan Keamanan PBB yang tidak ia sebutkan namanya. Menurut Rubio, negara-negara tersebut justru sedang mempertimbangkan untuk menggunakan hak veto guna menjegal resolusi perdamaian itu.

NATO Fokus pada Kebebasan Navigasi dan KTT Penting di Ankara

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyatakan bahwa pertemuan tingkat menteri kali ini akan memprioritaskan tiga isu besar, yakni anggaran belanja pertahanan, konflik Ukraina, serta jaminan kebebasan navigasi di tengah meningkatnya kekhawatiran global atas tindakan Iran di Selat Hormuz.

“Saya mendengar dari banyak kolega saya di sini bahwa tidak dapat diterima bahwa kebebasan navigasi pada dasarnya diinjak-injak seperti saat ini,” kata Rutte.

Rutte juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Amerika Serikat atas bantuan militer yang berkelanjutan kepada Ukraina, terutama dalam menyuplai sistem pencegat rudal yang mendapatkan pendanaan bersama dari sekutu Eropa dan Kanada.

Di akhir keterangannya, Rubio memprediksi bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin NATO yang akan datang di Ankara, Turki, bakal menjadi momen krusial bagi masa depan aliansi. Ia menyebut agenda tersebut sebagai "salah satu KTT para pemimpin terpenting dalam sejarah NATO" yang akan fokus membahas produksi industri pertahanan, pembagian beban anggaran, serta berbagai tantangan keamanan global.